Home / Berita / Dana Kampanye Parpol Diaudit Akuntan Publik

Dana Kampanye Parpol Diaudit Akuntan Publik

20190401_165757KPU Jepara – Laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jepara bakal diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP). Lembaga tersebut akan mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mulai 2 Mei 2019 sampai 31 Mei 2019.

Sebelum diaudit KAP, Ris Andy Kusuma, anggota KPU Kabupaten Jepara menerangkan, peserta Pemilu 2019 membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Tahapan pelaporan LADK dan LPSDK sudah dilewati. Saat ini peserta pemilui mempersiapkan penyusunan LPPDK,” paparnya saat bimbingan teknis LPPDK di Aula KPU Kabupaten Jepara Senin (1/4).

Untuk periodesasi LPPDK ini dibatasi sampai tanggal 25 April 2019. Selepas itu, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara menambahkan, mulai 26 April 2016 peserta Pemilu 2019 menyerahkan LPPDK ke kantor KPU Kabupaten Jepara.

Penyerahan LPPDK dibatasi pada 1 Mei 2019 pukul 18.00 mendatang. “Masa kampanyenya berakhir 13 April 2019. Namun, penyerahan laporan dimulai 26 April sampai 1 Mei mendatang. Sehingga masih ada waktu untuk peserta pemilu dalam menyusun laporan,” jelasnya.

Bagi peserta Pemilu 2019 yang tidak menyerahkan LPPDK akan dikenai sanksi. Hal itu tertuang dalam pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018 jo PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Yakni, partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD dari partai politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih.

Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara berharap, peserta Pemilu 2019 mampu mengatur jadwal yang baik dalam penyusunan LPPDK. “Jangan sampai tidak menyerahkan laporan. Karena di LPPDK ada sanksinya berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih,” paparnya.

Ketua KPU Kabupaten Jepara menambahkan, di LADK ada satu partai politik yang kepesertaannya dibatalkan oleh KPU RI. Karena partai politik tersebut tidak menyerahkan LADK. “Dikoordinasikan dengan calon-calon legislatif dan pengurus partai politik agar penyerahan laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tegasnya. (kpu jepara)

20190401_165852