Home / Berita / Dapil Anggota DPRD Kabupaten Jepara Telah di Tetapkan KPU RI

Dapil Anggota DPRD Kabupaten Jepara Telah di Tetapkan KPU RI

dapil-jpr-r1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang kepada  KPU untuk merekonstruksi Daerah Pemilihan (Dapil) pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berbeda untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu DPR dan DPRD Provinsi yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Setelah melalui tahapan panjang, yaitu sosialisasi, penjaringan usulan, kajian tim ahli, uji publik,  serta presentasi usulan dapil di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI, akhirnya usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jepara untuk Pemilu 2019 tetah disetujui dan ditetapkan oleh KPU RI. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 4 April 2018.

Adapun Jumlah Daerah Pemilihan (DP) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jepara tersebut adalah 5 (lima) Dapil dengan jumlah kursi 50 (lima puluh), yaitu DP Jepara 1 meliputi Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, dan Karimunjawa (12 kursi), DP Jepara 2 meliputi Kecamatan Mlonggo, Bangsri, dan Pakis Aji (10 kursi), DP Jepara 3 meliputi Kecamatan Donorojo, Keling, dan Kembang (8 kursi), DP Jepara 4 meliputi Kecamatan Mayong, Nalumsari, dan Welahan (10 kursi), DP Jepara 5 meliputi Kecamatan Pecangaan, Batealit, dan Kalinyamatan (10 kursi).

Daerah pemilihan memiliki fungsi untuk membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara baik. Selain itu, fungsi daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif adalah pertama menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan kedua menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif sekaligus menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada anggota lembaga legislatif. Dengan kata lain, sistem demokrasi di Indonesia menghendaki seseorang atau lebih untuk bertindak mewakili rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Aspirasi dan kepentingan yang diwakili tersebut baik menyangkut penduduk (orang) maupun daerah (ruang).

Untuk melihat Keputusan KPU tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jepara klik disini