http://www.kpujepara.go.id/wp-content/uploads/2019/02/KPUJEPARA-KECIL.jpg
Home / Berita / Desa dan Kelurahan Siap Sukseskan Pemilu  

Desa dan Kelurahan Siap Sukseskan Pemilu  

  • 20181227_135921kpujepara.go.id – Petinggi (kepala desa), lurah, serta perangkat desa menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan pemilu 2019. Mereka akan mendukung pelaksanaan pemilu sesuai dengan kemampuan pemerintah desa/kelurahan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Hal itu dikemukakan Ketua Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara Legini saat dialog dengan tim KPU Kabupaten Jepara dalam Rapat Koordinasi Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2019 bersama seluruh capat, petinggi, dan lurah se-Jepara di Resto Maribu Jepara, Kamis (27/12). Acara tersebut diselenggarakan KPU Jepara untuk membangun sinergitas dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan terkait penyelenggaraan seluruh sisa tahapan pemilu 2019.

    Hadir lima komisioner KPU, Subchan Zuhri (ketua), dan empat anggota yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Acara dialog dipandu Sekretaris KPU Dafaf Ali.

    20181227_100635

    “Saya mewakili petinggi se-Jepara, serta para perangkat desa, menyatakan siap mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2019 sesuai dengan peran dan kewenangan yang telah diatur perundang-undangan,” kata Legini yang juga petinggi Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo, Jepara disambut  tepuk tangan rekan-rekannya dari PPD.

    Ia menyatakan beberapa hal terkait komitmen PPD, serta menyampaikan beberapa masukan untuk KPU di sisa tahapan pemilu. Kepada seluruh petinggi dan perangkat desa, ia yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan desa, berharap bisa menjaga netralitasnya. “Soal netralitas ini saya tekankan karena petinggi dan perangkat desa memiliki pengaruh kuat di  desa. Tetap jaga netralitas karena ini amanat undang-undang,” tandas Legini.

    Kedua, ia juga menegaskan petinggi siap untuk proaktif dengan semua pihak dalam membantu tahapan-tahapan pemilu. “Saya juga mengajak teman-teman untuk tetap bisa bersikap arif dan bijaksana jika nanti terjadi hal-hal yang menganggu penyelenggaraan pemilu di desa. Pengalaman panjang sebagai pemmimpin di desa dengan segala dinamikanya harus menjadi pelajaran dalam pemilu 2019 ini,” lanjut dia.

    Legini memberi masukan ke KPU, agar benar-benar bekerja keras dan profesional dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. “Petinggi dan perangkat desa wajib membantu KPU, misalnya dalam hal sosialisasi  pemilu ke masyarakat, tanpa kehilangan netralitasnya,” kata dia.

    Adi Winarno, dari Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara menyatakan di kelurahannya ia menyebut sudah menyusun anggaran untuk 2019. Jika ada petunjuk teknis terkait hal-hal yang bisa mendukung proses penyelenggaraan pemilu, pihaknya siap menyesuaikannya.

    Peran Desa

    Sementara itu Asisten 1 Sekda Jepara Abdul Syukur yang mewakili Bupati Ahmad Marzuqi, menyatakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan KPU, yang diluar kemampuan KPU, bisa didukung pemerintah desa. Ia membacakan sambutan bupati di hadapan para camat, petinggi, dan lurah tersebut. Ahmad Marzuqi sebagaimana disampaikan Abdul Syukur menyatakan camat, petinggi dan lurah adalah lini terdepan pemerintaha  di tingkat bawah. Ia mengapresiasi langkah KPU yang menggelar rapat koordinasi tersebut karena bisa sebagai ajang meningkatkan pengetahuan sekaligus pemahaman kepemiluan yang bisa diteruskan ke masyarakat. Para camat, petinggi dan lurah bisa membantu mensosialisasikan pemilu dalam acara formal maupun nonformal. “Kepada para camat saya meminta untuk memberikan fasilitas dukungan sesuai  batas kemampuan, misalnya personil di sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK-Red), ruangan sekretariat serta dukungan lain,”  kata bupati.

    Khusus petinggi dan lurah, ia juga meminta bisa memberikan fasilitas maksimal untuk panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan. “Jika memungkinkan, sesuai regulasi, alokasikan dana untuk menunjang pernyelenggaraan pemilu. Karena pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Jepara No 57/2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD), dijelaskan bahwa sisa ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa, dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, salah satunya program pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas dia dengan menekankan, sukses pemilu merupakan tanggung jawab bersama.

    Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri menilai peran pemerintah kecamatan sangat penting karena proses rekapitulasi suara pemilu 2019 nanti dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sedangkan peran pemerintah desa dan kelurahan penting, misalnya dalam mensosialisasikan hak pilih, serta dukungan-dukungan dalam proses pemungutan suara di TPS. Dalam pemeliharaan pemilih, misalnya saat ini KPU bersama PPK dan PPS terus memperbarui data, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih akan dihapus, misalnya meninggal dunia. Selain itu mencermati warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat sebagai pemilih karena belum memiliki KTP elektronik. “Saat ini pemerintah sedang melakukan perekaman KTP elektorik bagi yang belum memiliki dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Bapak dan ibu petinggi serta lurah bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat,” kata  Subchan. (muh/kpu)img_20181227_101054_511