Home / Berita / Dirjen Dukcapil Kemendagri : KPU Bawaslu dan Disdukcapil harus duduk bareng, rukun dan kompak untuk atasi masalah data pemilih  

Dirjen Dukcapil Kemendagri : KPU Bawaslu dan Disdukcapil harus duduk bareng, rukun dan kompak untuk atasi masalah data pemilih  

whatsapp-image-2017-11-22-at-10-38-23

Semarang, Kpujepara.online Dalam rangka mensukseskan pilkada serentak tahun 2018 Kementrian dalam negeri dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, siap menyampaikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) untuk 171 Daerah Pilkada  kepada KPU antara tanggal 24-27 Nov 2017 yang elemen datanya sudah lengkap antara lain :  NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat, Disdukcapil Kabupaten/kota diminta  melaksanakan Pemutakhiran KK di wilayah kerja masing-masing, Mengintensifkan pencatatan kematian, melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk penerapan Buku Induk Pemakaman, Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, guna mempercepat proses pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang kependudukan, Demikian materi Penyiapan Data Pemilih yang di sampaikan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 yang diselenggarakan Bapermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah di Semarang, 21 November 2017.

Hadir sebagai narasumber dan Peserta aktif Rapat koordinasi Kali ini adalah Ditjen Pendukcapil Kemendagri sendiri, KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah , KPU  Panwaslu dan Disdukcapil Kabupaten Kota Se Jawa Tengah .

Muslim Aisha Komisioner KPU Provinsi Jawatengah menilai bahwa kebijakan progressif kemendagri sejalan dengan kebutuhan pemutakhiran data pemilih, Dalam kontek Pilgub Jateng 2018 Sampai saat ini kaitannya dengan data pemilih,  setidaknya dokumen e-KTP dan suket telah digunakan dan diuji dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK-PPS, pendaftaran parpol dan sebentar lagi dalam penyerahan dukungan calon perseorangan.

Sementara Komisioner Bawaslu Jateng Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., M.Hum menyampaikan bahwa fokus pengawasan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini adalah Memastikan WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilihan dan Pemilu, Memastikan pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, Memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

whatsapp-image-2017-11-22-at-10-38-24

Komisioner KPU Kabupaten Jepara Anik Solihatun mengungkapkan bahwa dalam Pilkada Jepara 2017, KPU Jepara memiliki pengalaman akhirnya harus mencoret 829 pemilih hasil Coklit PPDP yang telah terdaftar dalam DPSH, karena setelah dilakukan pelacakan penduduk tersebut tidak ditemukan di data base kependudukan ( SIAK) , sesuai aturan pencoretan tersebut dituangkan dalam BA acara yang ditandatangani oleh KPU dan Disdukcapil. Merespon hal ini Prof Zudan menjelaskan bahwa penelusuran data base melalui SIAK ( Sistem Informai Administrasi Kependudukan ) bisa dilakukan  melalui  searching biometrik yakni melalui pindai iris mata atau sidik jari dan search nama tempat tanggal lahir, jikatidak ketemu atau dengan kata lain tidak terdapat dalam data base, maka kasus seperti 829 orang di Jepara itu silahkan di serahkan kepada disdukcapil untuk dilakukan pendataan , terkait penandatanganan BA bersama itu pada  dasarnya pencoretan nama seseorang dari daftar pemilih adalah memang ranahnya KPU dan bukan disdukcapil, Jalan tengahnya adalah bahwa disdukcapil menerbitkan surat keterangan ( kolektif ) bahwa nama-nama tersebut adalah bukan penduduk setempat , selanjutnya berdasarkan surat keterangan tersebut KPU Kabupaten Kota dapat menerbitkan BA Pencoretan.

Prinsipnya , Ditjen dukcapil sepakat dengan KPU bahwa Hak Konstitusional warga smasyarakat untuk memilih ini harus dilindungi, Pertanyaanya hak konstitusional ini akan ditunaikan dimana ?  maka ini harus kembali pada paradigma status kependudukan seseorang yang berbasis domisili dan bukan berbasis peristiwa, asas domisili yang dimaksud disini adalah  domisili yang sesuai dengan KK dan KTPl, Pokoknya Asalkan KPU Bawaslu Disdukcapil rukun, kompak maju bareng maka masalah data pemilih ini akan selesai, demikian pungkas Ditjen Pendukcapil yang pernah menjadi PLT Gubernur Gorontalo ini. (AS)

whatsapp-image-2017-11-22-at-10-38-24-1