Home / Berita / Kerawanan Pemilu Harus Dicegah

Kerawanan Pemilu Harus Dicegah

20190322_114727

Kpujepara.go.id – Potensi masalah dalam pemilu 2019 harus dideteksi secara dini, dan secara bersama-sama dicegah agar tak terjadi. Kerawanan itu bisa timbul dari banyak sisi, yaitu penyelenggaraan, keamanan, dan ketertibaan masyarakat.

Hal itu dikemukakan Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman Bersama Dandim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat saat membacakan sambutan dari Menkopolhukam Wiranto dalam Apel Serentak Pemilu 2019 di halaman Mapolres Jepara, Jumat (22/3) pagi. Hadir di antaranya Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama Forkompimda. Hadir juga anggota KPU Jepara Muhammadun dan anggota Bawaslu Jepara Abd Kalim, perwakilan seluruh peserta pemilu, serta stakeholder keamanan.

Menkopolhukam dalam sambutannya sebagaimana disampaikan kapolres menekankan pentingnya profesionalitas penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu juga membutuhkan peran penting TNI/Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Pemilu penting untuk memilih para pemimpin di setiap tingkatan. Opini tentang pemilu diharapkan tidak diarahkan untuk membenturkan kepentingan. Pemilu untuk memilih pemimpin, bukan mengadu.

Di antara bentuk kerawanan dalam pemilu adalah beredarnya kabar hoaks dan politik identitas. Hoaks dengan tujuan politik menjadikan demokrasi tak sehat. Politik identitas dengan membawa-bawa isu SARA bisa mengakibatkan disintegrasi dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politik. Hal itu masuk dalam kategori teror karena memengaruhi psikologis masyarakat. Karenanya, pelaku ditindak dengan langkah hukum yang tegas.

Menkopolhukam, sebagaimana disampaikan kapolres juga menyatakan pada pemilu 2019, anggota TNI/Polri yang bersiap menjaga keamanan stabilitas negara sebanyak 453.133 orang. Mereka didukung dengan alutsista yang memadai.

Dalam apel serentak, juga dilakukan deklarasi netralitas TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu 2019. Disusul kemudian deklarasi peserta pemilu, dimana mereka siap menggelar kampanye rapat umum sesuai ketentuan regulasi, siap menyalurkan hak pilih dan menjaga persatuan dan kesatuan, serta siap menyukseskan pemilu 2019 yang berintegritas dan bermartabat tanpa hoaks, politik uang dan politik SARA. Kampanye rapat umum berlangsung 24 Maret hingga 13 April 2019.

Sedangkan dari masyarakat, mereka berikrar untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dan tempat kerja masing-masing. Mereka juga berikrar untuk menyalurkan hak pilih pada pemilu yang akan berlangsung 17 April nanti serta siap menjaga persatuan dan kesatuan. (muh/kpujepara).