Home / Berita / Komitmen Caleg Perempuan Jepara untuk Perjuangkan Isu Gender

Komitmen Caleg Perempuan Jepara untuk Perjuangkan Isu Gender

Para caleg DPRD Kabupaten Jepara dari kalangan perempuan saat mengikuti pembukaan diskusi bersama tentang demokrasi dan isu gender di Maribu, Kamis (29/11). Acara tersebut diselenggarakan KPU Jepara.
Para caleg DPRD Jepara dari kalangan perempuan saat mengikuti diskusi bersama tentang demokrasi dan isu gender yang dipoandu Mayadina Rohma Musfiroh di Rumah Makan Maribu, Kamis (29/11/2018). Acara tersebut diselenggarakan KPU Jepara.

Kpujepara.go.id – Puluhan caleg DPRD Jepara dari kalangan perempuan untuk pemilu 2019 berkomitmen untuk menjaga kesehatan pesta demokrasi. Mereka juga bertekad untuk memperjuangkan, juga berupaya mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang pro gender di Jepara. Para caleg perempuan dari semua partai politik itu berduskusi secara mengalir dan penuh semangat. Sebagian dari mereka saat berbicara juga lantang menolak politik uang. Sebagian lagi mendorong para caleg agar berkampanye ke masyarakat dengan konten yang edukatif.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang demokrasi, pemilu dan isu-isu perempuan yang digelar KPU Jepara di RM Maribu. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara Mayadina Rohma Musfiroh menjadi pemantik diskusi. Acara tersebut dibuka Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri. Ia mengatakan diskusi ini merupakan kelanjutan dari aspirasi para pengurus parpol perempuan saat menggelar diskusi menjelang Pilgub 2018. Hadir tiga komisioner  lain, yaitu Muntoko, Siti Nurwakhidatun dan Muntoko. Siti Nurwakhidatun memoderatori acara itu.

Sebelum memberikan materi pemantik, Mayadina membuka ruang refleksi kepada para caleg terkait pemilu legislatif, nomor urut, juga segala uneg-unegnya.

“Setelah nyemplung sebagai caleg, banyak yang saya hadapi. Terutama soal kemungkinan-kemungkinan politik uang. Kita sudah masuk, harus dihadapi.  Ada banyak yang bisa diperjuangkan, misalnya guru swasta, pendidikan, dan lain-lain,” ungkap Aminah Albar, caleg dari Partai  Golkar.

Sri Hidayati, caleg dari  Partai Demokrat mengatakan, caleg perempuan sering ditanya, seberapa tingkat kompetensi caleg perempuan? Bermutu atau tidak? “Padahal kalau kita lihat di sini, semuanya memiliki kompetensi. Selain berkompeten, juga punya nyali. Kapasitas kita, mesti kita tunjukkan,” kata dia. Ia memberi optimisme bahwa perempuan bisa menghadirkan politik yang lebih sejuk, bersih, tidak main uang, dan memberi harapan tidak korupsi.

Umi Muslikhatun, caleg dari PKB mengatakan apapun partainya kita bersatu, dalam keijakan-kebijakan pubik yang pro-gender. Pemilu ini, kata dia, adalah momentum pendidikan pemilih yang cerdas. “Saya misalnya hanya punya PKK dan posyandu. Jadi tak bisa pakai politik uang. Kita memimpikan demokrasi yang sehat,” ujar dia.

Nur Osel Kahisma, dari Partai Berkarya mengungkapkan, saat bertemu dengan masyarakat, ia mengaku selalu menyosialisasikan minimal 30 persen perempuan masuk legislatif di Jepara. Saya berjuang keras bagaimana masuk legislatif dan bisa meperjuangkan kaum perempuan. Modal kita jujur dan benar. Masyarakat cerdas akan memilih dengan tepat,” kata Osel.

Sementara itu Mayadina dalam paparan untuk memantik diskusi mengungkap beberapa data. Pada pemilu 2014, ada 468 caleg dan 152 di antaranya perempuan (38,25 persen). Dari jumlah ini, hanya tiga caleg perempuan yang terpilih di DPRD. Sedangkan pada pemilu 2019, ada 545 caleg dan 221 di antaranya perempuan (40,55 persen). “Kita akan menunggu berapa caleg perempuan yang akan menjadi anggota DPRD,” ungkap Mayadina.

Ia mengatakan, aturan afirmasi kuota perempuan masih dipahami bersifat administratif-prosedural sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu. Belum dipahami sebagai bagian tanggung jawab dalam memperbaiki kualitas representasi politik yang berkesetaraan dan berkeadilan. Ia menegaskan, perempuan masuk parpol idealnya bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai konsekuensi hak politik warga negara untuk mengekspresikan kepentingan secara formal dalamw adah parpol.

Mengapa keterwakilan perempuan di legislatif penting? Ia mengatakan, masih banyak masalah perempuan dan anak yang perlu diperjuangkan di level kebijakan publik. “Perempuan adalah subjek pembangunan. Sehingga sangat penting untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan,” kata Mayadina.

Diskusi itu ditutup anggota KPU Jepara Muhammadun sekaligus menekankan bagaimana materi-materi kampanye para caleg yang disampaikan ke masyarakat benar-benar mendidik dan memberdayakan. Di sesi akhir, Muhammadun memandu para caleg perempuan dalam penandatangan deklarasi integritas untuk mengikuti pemilu ini dengan penuh sportivitas. Mereka juga berkomitmen, jika terpilih bisa memperjuangkan kebijakan yang pro-gender. (muh/kpujepara)

img_4161-1992-x-1262
Anggota KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Muhammadun (berdiri) saat memberikan closing statement dalam acara diskusi demokrasi dan isu-isu perempuan dalam politik.

deklarasi integritas yang telah ditandatangani para caleg perempuan untuk pemilu DPRD Jepara tahun 2019.
Deklarasi Integritas yang telah ditandatangani para caleg perempuan untuk pemilu DPRD Jepara tahun 2019.