Home / Berita / KPU Jepara Gelar Bedah Undang-Undang Pemilu

KPU Jepara Gelar Bedah Undang-Undang Pemilu

img-20171205-wa0011

JEPARA-Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah ditetapkan dan diundangkan pemerintah sejak 15 Agustus lalu. Undang-Undang ini menjadi paying hokum penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2019 mendatang.
Meski telah resmi diundangkan, namun Undang-Undang Pemilu kita ini masih terus menjadi topic diskusi baik bagi penyelenaggara maupun pemerhati pemilu. Sabtu (2/12) kemarin, KPU Kabupaten Jepara mengelar bedah Undang-Undang Pemilu dengan menghadirkan komisioner KPU Jateng Muslim Aisha. Acara yang digelar di Rumah Makan Maribu Jepara itu sedianya akan dihadiri mantar Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Dr. Endang Sulastri. Namun keduanya batal tiba di Jepara.
Undang-Undang Pemilu merupakan penyempurnaan dari sejumlah undang-undang yang telah ada. Yakni Undang-Undang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga masih menyisakan sejumlah persoalan. Yakni terkait adanya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 222 yang diajukan oleh Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburrokhman pada 24 Juli 2017 lalu. Dan pada 18 September 2017, uji materi terkait pasal yang mengatur Presidential Threshold juga diajukan oleh Effendi Gazali.
Gugatan Uji Materri ke MK juga pada Pasal 173 tentang ketentuan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum diajukan oleh Partai Perindo pada 22 Agustus, Partai Idaman pada 9 Agustus 2017, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 21 Agustus 2017.
Dalam acara bedah Undang-Undang yang dihadiri sekitar 50 orang dari unsure partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, LSM dan jurnalis itu juga sempat saling memberikan argumentasinya terkait dua pasal yang sedang diajukan gugatan ke MK tersebut. Ada pimpinan partai yang menghendaki presidential threshold 0 persen, ada juga yang setuju dengan ketentuan di undang-undang yang menyebutkan 20 persen.
Begitu pula yang terkait verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019, bagi partai baru berharap MK mengabulkan gugatannya. Sementara bagi partai lama ketentuan verifikasi factual bagi partai baru sudah benar.
Sementara Muslim Aisha juga menyampaikan bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memang masih ada sejumlah pasal yang dianggap kurang tepat. Seperti halnya pada pasal 53 terkait jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hanya tiga orang. “Pemilu 2019 itu tugas PPK akan semakin berat karena rekapitulasi perolehan suara dari TPS langsung ke PPK, namun justru jumlah anggota PPK dikurangi menjadi tiga orang,” jelasnya.
Dinamika diskusi dalam bedah Undang-Undang Pemilu itu juga semakin menarik karena sejumlah tokoh masyarakat berharap dengan undang-undang baru ini Pemilu 2019 akan semakin demokratis dan bermartabat. Sebagaimana disampaikan Pendeta David Sriyanto, problem politik uang dalam setiap even pemilu harus segera diakhiri. “Pemilu 2019 harus bisa bersih dari Money Politics agar pemilu kita bisa bermartabat,” tegasnya. (Hupmas KPU Jepara)

img-20171205-wa0017