Home / Berita / KPU Jepara Gelar Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS

KPU Jepara Gelar Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS

img_7105
JEPARA – Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018 akan dimulai 12 Oktober. Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, KPU Jepara gelar sosialisasi dan Rapat Koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh camat di Kabupaten Jepara.
Hadir dalam sosialisasi dan rakor pembentukan PPK dan PPS tersebut Sekda Jepara Ir. Solih MM, Asiten I Drs. Ahmad Junaidi, Kabag Tapem Arwin Noor Isdiyanto, 16 camat di Kabupaten Jepara dan KPU Jepara. Sosialisasi dan rakor tersebut dibuka oleh anggota KPU Jepara Anik Sholihatun.
Sekda Jepara Ir. Sholih MM yang turut memberikan materi pengarahan mengatakan bahwa jajaran pemerintah kecamatan harus turut membantu dalam tahapan Pembentukan PPK dan PPS di wilayahnya. “Pemkab Jepara juga berkepentingan untuk menyukseskan Pigub ini. Tentu kami akan mendukung kesuksesan pilgub tahun 2018 mendatang,” paparnya.
Sholih menambahkan, dukungan yang dapat diberikan jajaran pemerintah kecamatan adalah menyukupi kebutuhan perkantoran untuk PPK serta fasilitasi lain untuk membantu tugas PPK. Yang paling penting pula para camat diminta menyiapkan personel tenaga kesekretariatan yang terdiri dari satu orang sekretaris dan dua staf.
Sementara itu, narasumber dari KPU Jepara Subchan Zuhri menjelaskan bahwa pembentukan PPK dan PPK akan dilakukan melalui rekrutmen terbuka. Tahapan pembentukan PPK dan PPS dimulai tanggal 12 Oktober sampai 11 November 2017.
Subchan menjelaskan, ketentuan untuk jumlah anggota PPK masih mengacu pada UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni jumlah angota PPK sebanyak lima orang. Sedangkan jumlah anggota PPS tetap tiga orang.
“Untuk syarat anggota PPK, PPS dan KPPS, berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2017, disesuaikan dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” paparnya. Syarat anggota PPK, PPS dan KPPS yang berubah adalah usia paling rendah 17 tahun yang semula dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berusia 25 Tahun. Dalam pembentukan PPK dan PPS ini juga masih berlaku syarat maksimal dua periode bagi anggota PPK dan PPS.  
Dalam waktu dekat, KPU Jepara juga akan menggelar sosialisasi dan rakor dengan Kepala Desa (Petinggi) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Masyarakat Desa (LMD) se Kabupaten Jepara. Sosialisasi dan Rakor dengan Petinggi dan BPD akan digelar di 16 kecamatan pada Senin dan Selasa (9 dan 10 Oktober). (Hupmas KPU Jepara)