http://www.kpujepara.go.id/wp-content/uploads/2019/02/KPUJEPARA-KECIL.jpg
Home / Berita / KPU Jepara Siapkan PSU di TPS 16 Welahan

KPU Jepara Siapkan PSU di TPS 16 Welahan

20190418_102601

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menyiapkan segala kebutuhan untuk pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan yang rencananya akan berlangsung pada 20 April 2019. Untuk menjaga akuntabiltas penyelenggaraan, KPU memutuskan digelarnya PSU, setelah terjadi kesalahan prosedur administrasi dalam penggantian ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) yang berimplikasi pada status tidak sahnya surat suara.

Anggota KPU Jepara Muhammadun secara singkat menjelaskan, kronologi mengapa PSU ditempuh. Ia mengatakan, pemilih mencoblos sampai sampai dengan pukul 13.00 hari pemunguatn suara. Dari daftar pemilih tetap 261 pemilih, yang hadir mencoblos sebanyak 212 pemilih.

Lantas berdasarkan laporan yang berkembang, pihak yang menyelenggarakan pemungutan suara di TPS 16 itu bukan ketua KPPS yang sesuai di surat keputusan (SK). Sesuai SK, ketua KPPS adalah atas nama Heru Setyawan. Namun saat penyelenggaraan, posisi itu digantikan Sukardi yang juga ayah kanndung Heru Setyawan. Proses penggantian itu tak melalui proses penggantian antar waktu (PAW) oleh panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa. Sukardi sudah menandatangani formulir C-6 pemberitahuan pemungutan suara yang dibagikan ke pemilih, serta ke seluruh surat suara yang dicoblos pemilih. “Niatnya menggantikan anaknya yang hari itu di Kupang dan tidak bisa pulang, tapi ada implikasi yang serius,” jelas Muhammadun. Ia menjelaskan, sesuai PKPU 3/2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitian Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Di sisi lain, lanjut dia, Ketentuan pada Pasal 54 ayat 1,2 dan 3, surat suara untuk pemilu, baik pemilu preseiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh ketua KPPS.

Muhammadun menjelaskan, setelah kejadian tersebut diketahui melalui laporan masyarakat, KPU lantas meminta untuk tidak melanjutkan tahapan ke proses penghitungan suara. KPU juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jepara. Dalam rapat yang dipimpin ketua KPU Subchan Zuhri bersama Muhammadun dengan Bawaslu yang dihadiri dua komisionernya, yaitu Arifin dan Abd Kalim, Bawaslu Rabu sore akan membahasnya dalam pleno dan hasilnya akan disampaikan pukul 18.00. Namun sampai waktunya, KPU belum menerima saran maupun rekomendasi dari Bawaslu terkait pemungutan suara di TPS 16 Welahan tersebut.

Karena ingin segera memperjelas status tersebut, sekaligus menjaga dan mengembalikan akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan, KPU Jepara, dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welahan dan usulan KPPS dan berkonsultasi dengan KPU provinsi. Berikutnya pukul 19.15 menyusul surat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Welahan yang isinya merekomendasikan PSU, yang di antaranya mendasarkan pada Pasal 372 ayat 2 huruf c, bahwa PSU di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasa TPS terbukti terdapat keadaan dimana petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

 

Muhammadun mengatakan, persiapan PSU langsung disiapkan. “Penyelenggara sudah siap, dan logistik sudah disiapkan. Hari ini kami berkoordinasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, baik unsur keamanan, peserta pemilu, Bawasu, termasuk ke desa terkait persiapannya untuk menjelaskan hasil rapat pleno KPU yang menetapkan PSU akan digelar pada 20 April,” kata Muhammadun. (kpujepara)