Home / Berita / Pemilu Tidak Cukup Dilaksanakan Hanya Memenuhi Aspek Prosedural

Pemilu Tidak Cukup Dilaksanakan Hanya Memenuhi Aspek Prosedural

Anggota DKPP RI Ida Budhiati tengah memaparkan materinya saat menjadi narasumber dalam FGD yang diselenggarakan KPU Jepara, Senin (16/4/2018)
Anggota DKPP RI Ida Budhiati tengah memaparkan materinya saat menjadi narasumber dalam FGD yang diselenggarakan KPU Jepara, Senin (16/4/2018)

JEPARA, kpujepara.go.id – Angota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Ida Budhiati berharap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dapat memerhatikan kualitas Pemilu 2019 yang demokratis dan berintegritas. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 ini, Pemilu tidak cukup hanya sekadar memenuhi aspek prosedural saja.

Hal tersebut disampaikan Ida Budhiati saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara, Senin (16/4/2018) di Café & Resto Mutia Vie Jepara. “Pemilu 2019 harus benar-benar terjaga integritasnya,” tegasnya.

Ida menerangkan, ada sejumlah syarat agar pemilu berjalan demokratis dan berintegritas. Pertama harus ada kepastian hukum. Saat ini, lanjutnya, yang menjadi salah satu sumber konflik adalah regulasi kepemiluan kita masih belum lengkap, masih ada aturan yang multi tafsir, dan saling kontra diktif antar peraturan.

Syarat kedua, kata Ida adalah harus ada penyelenggara yang independen dan mandiri. “Penyelenggara pemilu juga harus komitmen kuat untuk menjaga otentisitas suara rakyat sampai rekapitulasi di tingkat akhir,” paparnya di depan para peserta FGD yang terdiri dari pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2019, tokoh masyarakat, Ormas, LSM, dan media di Jepara.

Lebih lanjut Ida mengatakan, untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang berintegritas, peserta pemilu juga harus taat hukum. Kemudian pemilu harus terselenggara secara inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan terjadinya keadilan pemilu.

Ida menambahkan, salah satu tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memperkuat sistem tata negera yang demokratis, dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. “Dua hal ini yang penting untuk saya jabarkan,” katanya.

Saat ini, undang-undang pemilu kita sudah sangat memperkuat kelembagaan partai politik. Oleh karena itu, kata Ida, parpol yang mempunyai fungsi rekrutmen harus mampu mewujudkan rekrutmen calon anggota legislatif melalui mekanisme yang demokratis. “Bagaimana sekarang parpol menyeleksi calon-calonnya. Bagaimana juga parpol mengafirmatif calon perempuan,” kata Ida melontarkan pertanyaan kepada para peserta.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri juga turut menyampaikan materi dalam FGD dengan tema Menguatkan Partai Politik dan Kualitas Legislator melalui Pemilu yang Partisipatif itu. Dia menyampaikan, bahwa tahapan pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah sudah akan dimulai 22 sampai 26 April. Sedangkan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD mulai 4 Juli sampai 17 Juli 2018. (hupmas kpu Jepara)

fgd-ida-budhiati-1