Home / Berita / Pendukung Partai Wajib Tunjukkan KTA Dan KTP Asli Saat Diverifikasi

Pendukung Partai Wajib Tunjukkan KTA Dan KTP Asli Saat Diverifikasi

img_7135
JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyelenggarakan sosialisasi Keputusan KPU Republik Indonesia No. 174/HK.0.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota  pada Jumat, 6 Oktober 2017 di aula KPU Jepara.
Hadir dalam acara tersebut partai politik di antaranya PPP, PKS, Partai demokrat, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Hanura, PBB, PKPI, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo serta Partai Idaman. Hadir pula Panwaslu Kabupaten Jepara, Disdukcapil Jepara serta Bakesbangpol Kabupaten Jepara.
Ketua KPU Jepara Haidar Fitri menyampaikan dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan, KPU melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan (Suket) dengan softcopy yang terdapat di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
 “Nama anggota parpol dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), apabila Salinan KTA dan KTP Elektronik/Suket tidak ada dan/atau data (daftar nama) tidak sesuai dengan salinan KTA dan KTP Elektronik/Suket”, imbuhnya.
Haidar menambahkan, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik, anggota Partai Politik yang diverifikasi wajib menunjukkan KTA dan KTP elektronik/Surat Ketarangan Disdukcapil yang asli. Dalam ketentuan Surat Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2017, jika anggota partai politik yang diverifikasi tidak bisa menunjukkan KTA dan KTP-el/Surat Keterangan Disdukcapil Asli maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

img_7144

Sulistiyo Dari Disdukcapil Kabupaten Jepara menyampaikan bahwa KTP elektronik berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan data. “Jadi tidak perlu melakukan perpanjangan KTP Elektronik, dan kami juga mempunyai alat untuk mendeteksi keaslian dari KTP Elektronik”, jelasnya.
img_7151
Abdul Kalim dari Panwaslu Kabupaten Jepara mengatakan bahwa Panwaslu akan ikut mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. ”Kami juga mendapatkan hak akses untuk masuk ke SIPOL melakukan pengawasan serta kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran baik itu dilakukan oleh partai politik maupun oleh penyelenggara, tegasnya’. Kami juga mengharapkan pesta demokrasi ini akan berjalan lancar dan damai. (Hupmas KPU Jepara)