Home / Berita / Persiapan Pilgub Jateng 2018, KPU Jepara Hadiri Bimtek Nasional Terpadu

Persiapan Pilgub Jateng 2018, KPU Jepara Hadiri Bimtek Nasional Terpadu

whatsapp-image-2017-11-03-at-15-14-14

Banda Aceh.kpujepara.go.id Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara  mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada  Senin- Kamis (31-2 ) Nopember 2017 .yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kegiatan ini merupakan Bimtek Nasional Terpadu Gelombang III, sebelumnya gelombang I diselenggarakan di Kendari dan Gelombang II di Banjarmasin. Bimtek Gelombang Ketiga ini diikuti  oleh KPU Provinsi / Kabupaten/Kota Sumatra Utara dan Jawa Tengah.

Komissioner KPU Kabupaten Jepara yang menghadiri kegiatan ini adalah Anik Sholihatun, S.Ag , M.Pd di dampingi Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Nor Jamil,S.Sos.

Selain  dari KPU RI  bimtek ini juga menghadirkan beberapa  narasumber yang berasal dari berbagai Lembaga/Badan/Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKKP) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia ( PP HIMPSI ),  Badan Narkotika Nasional ( BNN) RI dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( PB IDI ) serta  Pusat Pemilihan Umum Akses ( PPUA ) Dissabilitas

whatsapp-image-2017-11-03-at-15-14-17

Kegiatan ini diawali dengan makan malam Bersama Ketua KPU   RI dan Wakil Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Ir. Nova Iriansyah, MT di pendopo  Kantor Gubernur Provinsi  NAD. Yang dilanjutkan dengan upacara pembukaan. Dalam sambutannya Wakil Gubernur  Provinsi NAD mengungkapkan  bahwa  di Aceh telah digaungkan Pilkada yang halal,  artinya sama dengan Jujur dan Adil , memang ada konflik regulasi tapi semua bisa diselesaikan dengan damai.  Hal senada  disampaikan   Ketua KPU RI Arif Budiman yang bangga karena pilkada Aceh yang meski berjalan dengan sengit namun seluruh persoalan bisa diselesaikan secara damai melalui jalur hukum baik Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi dan bukan diselesaikan dijalanan. Ia meminta kepada KPU daerah agar setelah mengikuti bimtek ini semuanya mempunyai pemahaman yang sama tentang regulasi sehingga dapat melayani peserta pemilu dan masyarakat pemilih secara maksimal.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, SH, M.Si, Ph.D menyampaikan materi Kerangka Penyelesaian Sengketa dan Strategi Advokasi Menghadapi Sengketa Pilkada. Hasyim menyampaikan bahwa sikap utama bagi KPU daerah  dalam menghadapi sengketa Pilkada adalah berintegritas, Tertib administrasi dan Patuh pada Kebijakan KPU RI.

Selanjutnya secara berturut  dalam sessi berkelanjutan anggota KPU RI  Ilham Saputra, SIP Wahyu Setiawan, SIP, MSi  Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP masing – masing menyampaikan materi terkait menyampaikan materi Substansi ketentuan krusial tahapan Pencalonan, Pelaksanaan Kegiatan Kampanye, Tata kerja Badan Ad Hoc dan pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan.

Ketua DKPP Profesor Harjono menyampaikan Materi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Ia mengingatkan penyelenggara pemilu akan 4 hal yakni bahwa Kerja kerja pemilu adalah kerja besar dengan budget yang juga besar, Penyelenggara pemilu harus menghadirkan pemilu inklusif yakni semua yang mempunyai hak harus terlayani, Etika Penyelenggara Pemilu adalah untuk menjaga dan mempertahankan kemandiriannya serta Jangan sewenang-wenang menggunakan kuasa penyelenggara.

whatsapp-image-2017-11-03-at-15-14-30

Berikutnya dari BNN Drs. Fauzan Jamal menjelaskan pelaksanaan tes narkoba melalui urine bagi bakal Pasangan calon Kepala Daerah, dari Andik Matulessy Wakil Ketua III HIMPSI memaparkan tentang Pemeriksaan Kesehatan Rohani/ Mental  Pilkada 2018,  Ari Kristianawati dari  Direktorat PP LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK  menjelaskan tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Pilkada Serentak 2018 serta Mahmud Fasa  Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilu Akses Dissabilitas yang menyampaikan tentang  Peran Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas. Mahmud mengungkapkan evaluasinya bahwa Penyelenggaraan pemilu akses pada Pilkada Serentak Tahun lalu lebih baik dibandingkan pemilu/pilkada sebelumnya dan semakin inklusif. Akan tetapi masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan menurunkan hambatan bagi kelompok disabilitas di tiap tahapan pemilu.(AS)