Home / Berita / Peserta Pemilu Ikuti Bimtek Penyusunan Laporan Dana Kampanye

Peserta Pemilu Ikuti Bimtek Penyusunan Laporan Dana Kampanye

Komisioner KPU Jawa Tengah Muslim Aisha menyampaikan materi dalam Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye. Bimtek penyusunan laporan dana kampanye ini diselenggarakan KPU Jepara dengan mengundang pimpinan dan oprator partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten.
BERI PENJELASAN: Komisioner KPU Jawa Tengah Muslim Aisha menyampaikan materi dalam Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye. Bimtek penyusunan laporan dana kampanye ini diselenggarakan KPU Jepara dengan mengundang pimpinan dan oprator partai politik serta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten.

 

KPU Jepara.go.id – Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan dana kampanye. Bimtek ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Tempatnya di Palm Beach Resort Bandengan Jepara, Rabu (21/11).

Para peserta bimtek yang terdiri dari pimpinan dan operator partai politik serta tim kapanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat Kabupaten Jepara mendapatkan pengarahan dan bimbingan langsung dari Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha dan Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah Hendri Santosa dan dimoderatori Anggota KPU Jepara Ris Andy Kusuma.

Muslim Aisha dari KPU Provinsi Jawa Tengah memaparkan, rata-rata yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) karena partai politik yang tidak memiliki calon legislatif (caleg). Kali ini dalam tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). “Penyerahan LPSDK ini di-deadline pada 2 Januari 2019 mendatang,” ujarnya.

Dia berharap, peserta Pemilu 2019 mampu menyelesaikan laporan dana kampanye sebelum 2 Januari 2019. Caranya memanfaatkan help desk KPU Kabupaten Jepara. Peserta Pemilu 2019 dapat konsultasi, sehingga kesalahan dalam penyusunan laporan dana kampanye dapat dikoreksi sebelumnya.

Setelah tahapan LPSDK, peserta Pemilu 2019 akan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Di tahapan ini peserta Pemilu 2019 dapat dikenai sanksi. “Apabila tidak atau terlambat menyampaikan LPPDK berimbas tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD apabila menjadi calon terpilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan,” papar mantan ketua KPU Kabupaten Jepara.

Sedangkan, Hendri Santosa membimbing langsung para peserta Pemilu 2019 ini untuk mengisi kolom-kolom formulir yang ada di program KPU. Terutama mengisi dana sumbangan pribadi dan kelompok untuk dana kampanye.

Hendri berharap, para peserta Pemilu 2019 ini mampu mengurutkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran secara urut. “Karena kebiasaan yang terjadi nota-nota penerimaan atau pengeluarkan ditumpuk begitu saja. Di kemudian hari bisa kesulitan untuk melakukan pelaporan,” jelasnya.

Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara menambahkan, laporan dana kampanye ini tidak boleh dilupakan oleh peserta Pemilu 2019. Terutama, mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran. “Nanti ada tahap ketiga laporan dana kampanye. Peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, caleg yang terpilih bisa tidak ditetapkan,” ungkapnya.

KPU Kabupaten Jepara tidak ingin kondisi itu terjadi. Sehingga peserta pemilu mendapatkan bimtek dengan menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan IAI Jawa Tengah. “Sehingga peserta pemilu mampu membuat laporan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” paparnya. (ris/kpu jepara)

STANDAR AKUNTAN: Wakil Ketua IAI Jateng Hendri Santoso menyampaikan materi dalam Bimtek Laporan Dana kampanye du Palm Beach Bandengan Jepara (21/11/2018)
STANDAR AKUNTAN: Wakil Ketua IAI Jateng Hendri Santoso menyampaikan materi dalam Bimtek Laporan Dana Kampanye di Palm Beach Bandengan Jepara. Penyusunan laporan dana kampanye harus memedomani standar akuntansi. (21/11/2018)