Home / Berita / PHDI Yakin Partisipasi Pemilih Hindu Jepara Mencapai 90 Persen

PHDI Yakin Partisipasi Pemilih Hindu Jepara Mencapai 90 Persen

img_5976

PLAJAN-kpujepara.go.id – Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat. Kali ini kelompok Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDIP Kabupaten Jepara yang menjadi sasaran.

Bertempat di Gedung Yayasan Radite Widya Dharma Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Jepara Jum’at (9/3/18), salah satu tokoh Parisada Hindu Dharma Indonesia Jepara Sumiat sampaikan partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa naik sampai 90 persen. “Kami bisa yakinkan partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa mencapai 90 persen. Tingkat partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara tinggi, karena dalam Hindu diajarkan Dharma Nagara dan Catur Guru” kata Sumiat.

Sumiat menerangkan umat Hindu sudah diajarkan untuk berintegritas sejak kecil, melalui ajaran Dharma Nagara, yaitu taat terhadap negara dan Catur Guru untuk berbakti dan patuh terhadap pemerintah. Patuh di sini diartikan tidak melawan, dan menaati tiap program yang dicanangkan pemerintah. Sehingga hal ini mampu menjadi pendorong tersendiri meningkatnya partisipasi pemilih.

Sebagai daerah yang memiliki keragaman umat beragama, Desa Plajan yang masuk dalam Kecamatan Pakisaji memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni 77,22%, nomor dua tertinggi setelah Kecamatan Kembang 77,77% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 lalu. Sumiat mengungkapkan, Desa Plajan menjadi penyumbang persentase tertinggi di Pakisaji. Karena tiap pemilihan masyarakat Plajan memang cukup aktif.

Hadir menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut Komisioner KPU Jepara Divisi Divisi Teknis Muntoko. Dia menerangkan syarat terbaru pemilih kali ini harus membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil. Muntoko mengimbau kepada umat Hindu untuk mempertahankan partisipasi masyarakatnya, jangan sampai tidak melengkapi persyaratan pemilihan saat di TPS, dan menurunkan persentase partisipasi masyarakat.

Muntoko juga menerangkan mengenai larangan politik uang bagi pemberi maupun penerima. Muntoko menilai Agama Hindu memiliki ajaran untuk menjadi warga negara yang baik. “Terkait ajaran Dharma Nagara dan Catur Guru ini semoga bisa mendorong mayarakat lain untuk menghindari politik uang dan menjaga integritasnya. Masyarakat yang menemukan praktik ini (politik uang) agar bisa langsung melaporkan” tambahnya.

KPU Jepara berharap kepada PHDI agar bisa mendorong masyarakat lain untuk sadar dan berpartisipasi pada Pilgub Jateng 2018, juga menginformasikan mengenai syarat apa saja yang harus dibawa saat memilih. “Partisipasi tidak hanya kegiatan nyoblosnya, tetapi juga bisa menjadi pengawal, ikut serta menjaga kondusifitas pemilu” Tandasnya.(F2@/hupmas KPU Jepara)

img_5990 img_5999