Home / Berita / Politik Uang Harus Jadi “Musuh” Bersama

Politik Uang Harus Jadi “Musuh” Bersama

IMG_0376JEPARA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara turut mendukung gerakan menolak money  politics (politik uang) pada pemilu legislatif 2014 mendatang. Politik uang dinilai telah meruntuhkan semangat demokrasi di Indonesia ini.

Hal itu diungkapkan para Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara ketika menerima kunjungan silaturahim dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Kamis (5/12/2013) di Kantor Serektariat PD Muhammadiyah Jepara Jalan AR. Hakim No 53 Jepara. Para Pimpinan Daerah Muhammadiyah berharap para peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang dapat mendapat sanksi tegas.

Terkait dengan maraknya praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Ketua PDM Jepara Asep Sutisna menegaskan, akan mendukung KPU untuk turut memeranginya. Muhammadiyah, katanya akan siap mendukung kebijakan KPU yang sejalan dengan undang-undang dan aspirasi masyarakat. “Namun Muhammdiyah akan siap mengkritisi jika KPU sebagai penyelenggara pemilu melenceng dari aturan,” kata Asep yang juga pernah menjabat anggota KPU Jepara ini.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri para Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara beserta sejumlah organisasi di bawahnya menyebutkan bahwa demi terselengggaranya pemilu yang demokratis, Muhammadiyah siap membantu menyosialisasikan ke jajaran di bawahnya. Di Jepara Muhammadiyah telah mempunyai 121 pimpinan ranting (di tingkat desa) yang dapat menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat luas.

Subchan Zuhri, Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi KPU Jepara menyatakan bahwa terkait politik uang memang harus dijadikan musuh bersama. “Kalau KPU yang menyuarakan tolak money politics itu hal yang biasa dan mungkin dampaknya juga biasa. Tapi jika yang menyuarakan adalah semua ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, maka akan menjadi luar biasa dampaknya di masyarakat,” paparnya.

Oleh karena itu, dia minta kepada Muhammadiyah di Jepara agar mengeluarkan pernyataan resminya untuk memerangi politik uang dalam pemilu 2014 mendatang. “Jika yang menyuarakan adalah pimpinan muhammadiyah, saya yakin semua kadernya akan patuh,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU M Haidar Fitri menyampaikan beberapa tahapan penting yang sedang dijalankan KPU. Yakni saat ini KPU baru saja menyelesaikan penetapan DPT dengan berbagai problemnya. Di antaranya terkait perbaikan NIK yang memang banyak dimasalahkan.

Di Jepara yang semula ditemukan ada 17.577 pemilih dengan NIK invalid, saat ini sudah diperbaiki dan tinggal 446 pemilih dengan NIK invalid (kosong). Jumlah itu di antaranya pemilih yang ada di pondok pesantren dan memang belum mempunyai data kependudukan, ada pemilih di rumah tahanan, dan ada beberapa yang memang tidak punya data kependudukan.

Sementara itu, komisioner lain, Andi Rakhmat menjelaskan terkait tata cara penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU. Di mana proses ini banyak dikhawatirkan akan terjadi beberapa kerawanan perubahan perolehan suara. (sZ)