Home / Berita / Relasi Siap Perangi Money Politics

Relasi Siap Perangi Money Politics

Penandatanganan ikrar
David Sriyanto MTh menandatangani ikrar Relawan Demokrasi disaksikan komisioner KPU Jepara.

JEPARA – Money Politics (politik uang) dalam setiap pemilu selalu menjadi isu santer. Anggota KPU Anik Sholihatun berharap, dalam pemilu 2014 ini, jika ada yang melakukan money politics akan ada yang diproses pidana. “Isu money politics ini memang sering terdengar, namun selama ini sulit dalam mengungkapnya. Saya berharap akan ada yang terungkap dan mendapat sanksi pidana,” katanya saat memberikan materi Bimtek angota Relawan Demokrasi di RM Maribu Selasa (21/1/2014).
Dia menjelaskan, UU No 8 tahun 2012 menyebutkan sanksi bagi pelaksana kampanye yang menjanjikan uang atau materi kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu dapat dipidana kurungan dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi akan lebih berat jika pelanggaran itu dilakukan pada masa tenang, yakni pidana kurungan empat tahun dan denda Rp 46 juta, sedangkan pada hari H pemungutan sanksinya dipidana kurungan tiga tahun dan denda Rp 36 juta.
Dalam memerangi money politik ini, KPU Kabupaten Jepara mendapat amunisi baru. 25 Anggota Relawan Demokrasi yang sudah dibentuk KPU sepakat untuk turut memerangi politik uang.

“Kami akan sampaikan kepada masyarakat komunitas kami bahwa money politik adalah tidak baik. kami minta masyarakat untuk tidak menerima pemberian uang dari caleg untuk kemudian memilihnya,” tegas pendeta David Sriyanto MTh, anggota relawan demokrasi dari kelompok pemilih keagaan ini.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri berharap, kelompok-kelompok keagamaan mampu membentengi masyarakat dari problem-problem pemilu tersebut. “Akan sangat efektif jika para pemuka agama, tokoh masyarakat turut mengajak masyarakat untuk memerangi money politik dan mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas,” tambahnya.

Sementara Divisi Sosialisasi KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, Relawan Demokrasi ini punya peranan strategis untuk membawa masyarakat pemilih ke arah yang lebih baik. “Kalau yang mengajak agar masyarakat menggunakan hak pilih itu KPU sudah lumrah dan biasa saja, tapi kalau yang mengajak untuk memilih itu para relawan demokrasi yang nota bene para tokoh di berbagai komunitas, dampaknya akan lebih baik,” urainya.

Dalam pengukuhan dan bimtek tersebut, anggota Relawan Demokrasi berikrar di hadapan KPU yang juga dihadiri Ketua Panwaslu Jepara Nur Salim akan meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Relawan Demokrasi yang berjumlah 25 orang itu juga berjanji bersikap independen, imparsial dan non partisan terhadap peserta pemilu, tidak melakukan tindak kekerasan, menghormati adat dan budaya setempat, tidak bertindak diskriminatif dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan keberpihakan atau gratifikasi.