Home / Berita / Sosialisasi Kepada Umat Budha, KPU Jepara Suarakan Perangi Politik Uang

Sosialisasi Kepada Umat Budha, KPU Jepara Suarakan Perangi Politik Uang

budha

TANJUNG, kpujepara.go.id – Politik Uang dalam setiap momen pemilu menjadi “musuh” besar yang harus diperangi jika ingin pemilu berjalan demokratis dan bermartabat. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara tak hentinya mengajak kalangan masyarakat dari berbagai lapisan untuk sama-sama memerangi politik uang, khususnya menjelang digelarnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ini.

Minggu (1/4/2018), KPU Jepara menggelar sosialisasi Pilgub Jateng 2018 di hadapan Umat Budha Mahayana Jepara di Vihara Muryantoro, di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji. Dalam sosialisasi itu, KPU Jepara meminta kepada para tokoh dan umat Budha di Jepara untuk menyatakan peran melawan politik uang.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jepara, Subchan Zuhri yang menjadi narasumber dalam sosialisasi itu menyatakan bahwa untuk memperbaiki kualitas demokrasi di negeri ini butuh komitmen dari seluruh warga masyarakat. “Kualitas pemilu kita ini bukan hanya ada di tangan kami (KPU, Penyelenggara Pemilu). Namun masyarakat turut andil menentukan baik buruknya pemilu,” kata Subchan di hadapan sekitar 100 umat Budha yang mengikuti acara sosialisasi.

Masyarakat atau pemilih, lanjutnya, memberikan andil besar dalam menentukan kualitas pemilu kita dengan menjadi pemilih yang cerdas. Salah satunya, masyarakat harus berani menyatakan perang terhadap politik uang.

“Kalau masyarakat masih permisif terhadap politik uang dalam setiap momen pemilu, maka kualitas demokrasi kita tidak akan semakin baik,” tegasnya. Politik uang, kata Subchan, akan memberi dampak buruk dalam waktu jangka panjang pasca pemilihan umum.

Selain itu, Subchan juga mengajak kepada warga masyarakat Budha di Jepara untuk meningkatkan partisipasinya dalam setiap tahapan pemilu. Partisipasi yang dapat diwujudkan oleh masyarakat dalam pemilu bukan hanya sebatas memberikan hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan ada banyak varian partisipasi.

“Dalam berpartisipasi, masyarakat bisa terlibat menjadi penyelenggara pemilu, membentuk lembaga pemantau, survey, penghitungan cepat, menggelar sosialisasi, dan sebagainya,” terangnya. Masyarakat diminta untuk selalu terlibat dalam setiap tahapan pemilu yang cukup panjang ini.

Terkait dengan pemberian hak suara, di Desa Tanjung yang menjadi salah satu pusat umat Budha di Jepara ini tingkat partisipasi dalam Pilbup tahun 2017 sudah tinggi. Tingkat kehadiran masyarakat di TPS mencapai 74,3 persen.

Subchan melanjutkan, untuk Pilgub 2018 ini, ada ketentuan baru yang harus dimengerti masyarakat pemilih. Yakni kewajiban menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil pada saat menggunakan hak pilih di TPS. “Oleh karenanya bagi masyarakat yang saat ini belum mempunyai KTP elektronik agar segera melakukan perekaman data kependudukan di Disdukcapil,” katanya.

Pimpinan Majelis Umat Budha Mahayana Indonesia di Jepara, Kaspari menyambut baik acara sosialisasi Pilgub Jateng yang digelar KPU Jepara di Vihara Muryantoro itu. Pihaknya juga akan mendukung mewujudkan Pilgub Jateng yang “Becik Tur Nyenengke” sebagaimana tag line Pilgub Jateng 2018 dengan menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi dalam setiap tahapan. (hupmas KPU Jepara)

budha2

budha1