Home / Profil / Tugas KPU

Tugas KPU

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 10 mengatur Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  1. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di kabupaten/kota  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
  3. membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya;
  4. mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan penyelenggaraan  oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam wilayah kerjanya;
  5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  6. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  berdasarkan  hasil rekapitulasi    penghitungan  suara  di  PPK  dengan membuat berita acara rekapitulasi  suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan sertifikat  penghitungan  suara  serta  wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan  hasil  Pemilu  Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan
  11. mengumumkannya;
  12. mengumumkan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  terpilih  sesuai dengan alokasi  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan  di kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dan  membuat berita acaranya;
  13. menindaklanjuti  dengan  segera  temuan  dan  laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  14. mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau menonaktifkan  sementara  anggota  PPK,  anggota  PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu berdasarkan  rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu dan/atau  yang berkaitan dengan  tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  16. melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  17. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan.