Berita

Aksesibilitas dan Pendataan Jadi Pintu Masuk Ruang Partisipasi Disabilitas

Kpujepara.go.id- Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan pendataan para penyandang disabilitas di Kabupaten Jepara bisa menjadi pintu masuk ruang partisipasi penyandang disabilitas dalam memuwujudkan hak-hak politiknya. Pemkab Jepara memiliki Peraturan Daerah Nomor 7/2019 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan DPRD Jepara 9 Desember 2019 lalu. Perda ini menjamin banyak hak terkait disabilitas, salah satunya hak politik.
Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengungkap itu dalam dalam diskusi penguatan kapasitas dan bedah Perda Nomor 7/ 2019 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di sekretariat bersama Jaringan Disabilitas Jepara di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Jepara, Minggu (7/6) sore. Diskusi itu diikuti setidaknya delapan pimpinan organisasi disabilitas di Jepara, dan berlangsung dengan menerapkan standard protokol kesehatan untuk mencegah penulran Covid-19. Di antaranya semua peserta mengenakan masker, menjaga jarak tempat duduk, serta protokol cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer di lokasi diskusi.
Muhammadun mengapresiasi disahkannya perda penyandang disabilitas sebagai turunan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ada beberapa klausul pasal dalam perda yang sudah ditetapkan itu terkait hak-hak disabilitas, terutama hak politik serta pelayanannnya yang senapas dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta beserta turunanya dalam beberapa peraturan KPU.
“Pertimbangan munculnya perda adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia. Jadi pengakuan ini sangat mendasar. Pengakuan kesetaraan sebagai warga negara,” kata Muhammadun.
Selanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara, sehingga perlu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jepara.
“Dari konsideran pengakuan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jepara ini, kami fokus pada hak politik dan hak-hak lain yang berkait dengan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu,”sambung Muhammadun.
Pada Bab II Perda nomor 7 tahun 2019 ini terdapat pasal 2 yang mengatur Azas dan Tujuan berupa penghormatan terhadap martabat, partisipasi dan keterlibatan penuh, kesetaraan hak dan kesempatan serta aksesibilitas penyandang disabilitas. “Prinsip aksesibilitas ini telah dilaksanakan oleh KPU dengan menyiapkan sarana dan prasarana pemilu maupun pilkada bagi penyandang disabilitas,” ujar Muhammadun.
Sedangkan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam perda ini, sejalan dengan Pasal 15 UU Pemilu serta peraturan KPU yang mengatur secara teknis pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Sebagai contoh hak mendapatkan pendidikan. “Di UU Pemilu dan PKPU, salah satu tanggung jawab KPU adalah memberikan pendidikan pemilih. Ada 11 basis atau kelompok masyarakat dalam UU tersebut, dan salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Contoh lain, kata Muhammadun, perda disabilitas ini juga mengatur tentang hak pendataan bagi disabilitas, yaitu di Pasal 22. Output pendataan itu ada tiga, yakni didata sebagai penduduk dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang bentuknya berupa KTP elektronik. Selain ityu juga dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas. “Jika ini kkita Tarik ke PKPU Nomor 3/2019 tentang Pemungutan Suara, akan terlihat betapa penting pendataan, sebab dalam Pasal ^ PKPU tersebut, pemilih dalam pemilu adalah yang ber-KTP elektronik. Tentu saja hak pendataan disabilitas ini menjadi ranah pemkab melalui satua kerja masing-masing, dan KPU sebagai pengguna data tersebut dalam pemilu atau pemilihan akan melakukan pendodokan dan penelitian data pemilih. Jadi ini senapas,” kata Muhammadun.
Ia menambahkan, pada pemilu 2019, penyandang disabilitas di Kabupaten Jepara yang tercatat dalam data pemilih ada 1.517 pemilih. “Data ini tentu akan terus dimutakhirkan, apalagi kami di KPU pada 2020 ini melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu saja Langkah pendataan yang dilakukan Pemkab, akan sangat membantu KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih,” lanjut Muhammadun.
Sementara itu Ketua DPC PPDI Jepara, Mohammad Zulichan menyatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas ini perlu terus dikawal, terutama hak pendataan agar di tahun 2021 mulai dianggarkan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.”Dengan adanya Kartu Penyandang Disabilitas akan memudahkan pendataan jumlah dan klasifikasi ragam disabilitas sehingga tepat sasaran,” kata Zulichan.
Sedangkan Marzuki, ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Jepara mempertanyakan kesiapan pemerintah desa. “Terkait pendataan penyandang disabilitas di desa, selama ini kurang maksimal. Bahkan cenderung tidak mengetahui keberadaan penyandang disabilitas di desanya. Dengan adanya perda ini, maka perlu didorong dan didukung setiap Langkah pendataan yang rapi dan tertata dengan baik,” kata Marzuki. (kpujepara)