Berita

Arsip Kepemiluan Wajib Diselamatkan

Kpujepara.go.id – Dalam rangka menjamin hak masyarakat dalam menjangkau literasi kepemiluan, KPU diwajibkan menyelamatkan arsip kepemiluan. Hal tersebut menjadi salah satu inti pembahasan dalam rapat koordinasi yang membahas penyelamatan arsip pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan itu yang berlangsung Kamis (17/6) itu merupakan kerja sama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Rakor tersebut diikuti secara daring oleh 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dari KPU Jepara yang mengikuti adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sutomo dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Bagus Gede.

Rakor dibuka Yulianto Sudrajat, ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Yulianto mengatakan KPU kaya akan dokumen kepemiluan. “Arsip kepemiluan merupakan sejarah bagi generasi bangsa,” kata Yulianto. Ia menyampaikan bahwa KPU Provinsi dan Jawa Tengah serta seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah sudah memiliki rumah pintar pemilu. Hal tersebut menjadi wadah bagi KPU untuk mempresentasikan sejarah kepemiluan kepada masyarakat yang dikemas secara menarik.

Dalam kesempatan itu Yulianto menyampaikan pentingnya mewujudkan kolaborasi serta kerja sama antara KPU dengan badan arsip nasional maupun badan arsip daerah. “Dokumen kepemiluan yang dimiliki KPU sangat banyak kuantitasnya. Butuh kerja sama dengan badan arsip,” ujar Yulianto. Ia juga menyampaikan bahwa KPU berkomitmen akan melakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan regulasi yang ada. “Terselamatkannya dokumen kepemiluan ini wujud sumbangsih kami untuk masyarakat dan negeri ini,” kata Yulianto.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber Rudi Anton dari Direktorat Akuisisi ANRI. Rudi Anton memaparkan secara mendalam terkait penyelamatan arsip kepemiluan. “Produk dari kepemiluan adalah peristiwa yang sangat strategis dalam ranah ketatanegaraan,” kata Rudi Anton. Ia menyampaikan bahwa arsip kepemiluan merupakan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga. Lebih lanjut ia menjelaskan arsip kepemiluan tergolong dalam arsip milik negara. “Penyelamatan arsip milik negara merupakan kepentingan bagi generasi penerus bangsa,” tandas Rudi Anton. “KPU tidak boleh menelantarkan arsip milik negara,” lanjut Rudi Anton.

Rudi Anton mengatakan, penyelamatan dokumen kepemiluan merupakan bentuk dari penyelamatan aset negara. “Terdapat hak-hak keperdataan rakyat untuk dapat mengakses dokumen-dokumen kepemiluan tersebut,” kata Rudi Anton.

Menurutnya, reformasi birokarasi bisa dinilai dari pengelolaan arsipnya. Oleh karena itu pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistemik dan tekendali. (kpujepara)

Back to top button
Close