Berita

Bedah Perppu Pilkada, KPU Jepara Hadirkan Tiga Narasumber

Download Perppu No 1 Tahun 2014

bedah Perppu Pilkada-1 bedah Perppu Pilkada-2JEPARA-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi isu hangat di negeri ini. Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati atau walikota sangat tergantung pada diterima atau tidaknya Perppu yang dilahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya itu.

Di kalangan masyarakat, sampai saat ini juga masih bertanya-tanya terkait pelaksanaan pilkada yang sempat diperdebatkan apakah dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan dengan dipilih anggota DPRD. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Jepara Senin (15/12/2014) kemarin, menggelar bedah Perppu No 1 tahun 2014 tersebut dengan menghadirkan tiga narasumber.

Bedah Perppu tentang Pilkada yang digelar di Aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jepara itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pimpinan partai politik, dinas instansi pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, LSM, akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan juga dari kalangan media massa. Sedangkan tiga narasumber yang dihadirkan KPU Kabupaten Jepara adalah Muslim Aisha, SHI (staf ahli Bawaslu RI), Mahfud Ali, SH. MSi (Dosen Pascasarjana Untag Semarang), dan dari perwakilan DPRD Jepara yang dihadiri Agus Sutisna, SH.

Dalam kesempatan itu, Muslim Aisha yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Jepara menerangkan, Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada ini mengembalikan pelaksanaan pilkada yang semula ditetapkan oleh DPR melalui UU Nomor 22 tahun 2014, gubernur, bupati dan wakilkota dipilih DPRD, kembali dipilih langsung masyarakat.

Namun, kata Muslim usia Perppu Pilkada ini tidaklah panjang, hanya sampai masa persidangan DPR berkutnya (Januari 2015). “Kalau ternyata ditolak oleh DPR, maka tamatlah riwayat pemberlakuan dasar perppu ini. Selesai dan sampai jumpa lagi pilkada langsung,” terangnya.

Meski Perppu No 1 tahun 2014 ini dinilai sebagai angin segar dalam mengembalikan pilkada langsung, namun Perppu tersebut dinilai masih butuh penyempurnaan. Banyak peraturan yang dinilai berbenturan dengan pasal lain.

Sementara, Mahfud Ali sebagai ahli tatanegara menjelaskan bahwa Perppu itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dikatakan, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu. “Dalam hal DPR memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka Perppu djadikan sebagai undang-undang.

Adapun Agus Sutisna yang mewakili DPRD Jepara, mengatakan jika sikap DPRD saat ini hanya menunggu apa yang akan diputuskan oleh DPR. “Kami siap dengan segala keputusan dari DPR. Pilkada langsung atau melalui DPRD kami siap menjalankan,” ucapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Back to top button