Berita

Demi Pelayanan Informasi, KPU Buka Kelas Kompetensi Kemediaan  

Kpujepara.go.id – Jumlah pengguna internet terus meningkat. Masyarakat banyak memanfaatkan platform media sosial yang terkoneksi internet untuk berkomunikasi dan menyerap informasi. Lembaga publik harus merespons ini untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi yang dibutuhkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memberikan konsentrasi pada upaya-upaya untuk terus mengaktifkan website dan platform media sosialnya sebagai ruang pelayanan, sekaligus interaksi terkait informasi-informasi kepemiluan dan pemilihan. Untuk mendukung hal itu, maka perlu kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari internal lembaga, yang siap memberikan layanan informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Hal itu dikemukakan Muhammadun, anggota KPU Kabupaten Jepara saat mengisi kelas kemediaan untuk internal di aula Kantor KPU Kabupaten Jepara, Selasa (17/3). “Ini bisa disebut sebagai kelas kemediaan. Kelas ini akan dilakukan setiap dua pekan sekali. Tiap pertemuan membahas dan mendiskusikan upaya-upaya untuk memperbaiki pelayanan informasi melalui website maupun platform media sosial milik KPU. SDM akan terus memperbaiki skill-skill yang dibutuhkan, misalnya di bidang kepenulisan, fotografi, pengetahuan tentang media sosial, interaksi digital, infografis, olah video, dan kompetensi lain yang bertalian dengan komunikasi dan informasi digital,” kata Muhammadun.

Kelas tersebut merupakan yang pertama dan dihadiri seluruh komisioner KPU, yakni Subchan Zuhri (ketua), Muntoko, Ris Andy Kusuma, dan Siti Nurwakhidatun. Seluruh pegawai dari sekretariat mulai dari sekretaris hingga staff juga mengikuti kelas tersebut. Kelas pertama itu mendiskusikan tentang kepenulisan. “Menulis adalah kompetensi dasar yang mesti dikuasai. Tentu saja bagi pemula, butuh latihan, dan bagi yang sudah cukup bisa, tinggal menyentuhnya dengan estetika agar lebih menarik, dan pesan intinya tersampaikan,” kata Muhammadun.

Ia mencontohkan, tentang keharusan KPU kabupaten/kota memutakhirkan data pemilih berkelanjutan pada 2020 ini bagi daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada, karena yang ada pilkada sudah pasti akan meng-update data pemilih. Pemutkahiran data pemilih ini harus dilakukan KPU kabupaten/kota setiap bulan. Sumber datanya berasal dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019, dari pemerintah/dinas terkait, juga laporan dari masyarakat secara offline maupun online. “Untuk sumber data laporan masyarakat, tentu saja butuh ruang sosialisasi. Apalagi misalnya laporan tersebut secara online, maka website, email maupun media sosial KPU harus siap melayani. Ini butuh kompetensi-kompetensi, salah satunya di bidang kemediaan agar pelayanan tersebut terdukung dengan baik,” ujar Muhammadun.

Informasi-informasi lain juga sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi soal hasil pemilu. “Karena itu, menjaga website dan platform media sosial sudah menjadi hal penting karena ia menjadi ruang membagikan informasi dan interaksi sekaligus,” kata Muhammadun.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga atraktivitas dan perbaruan informasi secepat mungkin jika ada dinamika-dinamika baru yang memang perlu diketahui publik. Jumlah pemilih muda akan terus bertambah karena setiap saat muncul pemilih-pemilih pemula yang secara usia dan administratif sudah sah menjadi pemilih. Perilaku para pemilih berusia 17-40 tahun yang jumlahnya dominan pada pemilu 2019, banyak menggunakan sarana internet dalam berinteraksi. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU untuk bisa menyediakan layanan informasi digital sebaik mungkin. (kpujepara)