Berita

Demi Pelayanan Publik Terbaik, KPU Buka Kotak Saran

 

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berkomitmen memperkuat kinerja internal serta meningkatkan pelayanan publik terkait kepemiluan, baik pada masa tahapan pemilu/pilkada, maupun di luar tahapan. Salah satu yang dilakukan adalah membuka kotak saran, baik di ruang Lorong Pintar (Lontar) yang rencananya bisa dikunjungi masyarakat karena berisi data-data kepemiluan dan pilkada, maupun melalui layanan daring melalui website.
Hal itu mengemuka di sela-sela acara Deklarasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di aula Kantor KPU Kabupaten Jepara, Rabu (12/8). Acara itu dihadiri Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri dan empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun.
Subchan Zuhri mengatakan deklarasi reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda penting dalam memulai membenahi diri sebagai bagian dari organisasi ke arah yang lebih baik. “Pembangunan budaya kerja yang makin baik merupakan target kita bersama,” kata Subchan.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya dalam pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.
Salah satu rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Jepara melaksanakan kegiatan deklarasi reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut selain diikuti semua komisioner, juga diikuti oleh sekretariat, baik ASN maupun non-ASN.
Sekretaris KPU Kabupaten Jepara Da’faf Ali memaparkan rencana aksi untuk reformasi birokrasi di lingkungan KPU yang sebelumnya telah dibahas secara matang. Terdapat delapan program reformasi birokrasi yaitu, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana aksi dalam pelaksanaan 8 program tersebut telah ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Jepara nomor 35/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2020.
Da’faf Ali juga memaparkan, sebagai upaya pembangunan karakter dalam manajemen perubahan, KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan SIGAP sebagai slogan sekaligus budaya kerja, yaitu sinergis, integritas, guyub, amanah dan profesional. “Dengan sinergitas, maka akan terbagun interaksi positif internal maupun eksternal yang produktif dan harmonis. Integritas terkait keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perilaku yang baik dan benar sesuai ketentuan,” ujar Da’faf.
Sedangkan guyub akan menumbuhkan kekompakan dengan dilambari sikap responsif dan inisiatif. KPU juga dituntut amanah, dengan melaksanakan tugas-tugasnya secara jujur dan penuh tanggung jawab. Mereka juga dituntut professional dengan mengedepankan budaya kerja disiplin, kompeten, tepat waktu, sistematis, transparan dan akuntabel dengan berorientasi pada capaian organisasi.
“Di antara rencana aksi yang terkait dengan pihak luar, kami juga akan membuka kotak saran yang bisa disampaikan melalui website maupun di ruang Lontar,” kata Da’faf.
Kegiatan deklarasi reformasi birokrasi diakhiri dengan pembacaan ikrar reformasi dan penandatanganan bersama seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Jepara. (kpujepara)