Berita

Demokrasi di Indonesia Dinilai Masih Prosedural

diseminasi 1JEPARA – Pemilu 2014 sudah selesai, namun diskusi tentang wacana kepemiluan masih tetap hangat. Dalam acara Diseminasi Hasil-Hasil Pemilu 2014 yang digelar KPU Kabupaten Jepara di Ruang Rapat Setda I Jepara, Senin (22/12/2104), persoalan-persoalan pemilu masih menjadi bahasan serius.

Dalam Diseminasi Hasil-Hasil Pemilu 2014 tersebut KPU Kabupaten Jepara mengahadirkan Drs Andreas Pandiangan MSi, dosen Ilmu Hukum dan komunikasi UNIKA Sugiapranata dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Nur Salim, Sag. SPd. Selain dua narasumber itu Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri, SH juga menyampaikan materi.

Menurut Andreas Pandiangan, Demokrasi di Indonesia masih demokrasi procedural, belum sepenuhnya menyentuh substansi. “Politik uang masih mewarnai pemilu kita. Padahal politik uang adalah monter yang akan merusak siapapun, baik yang member maupun yang diberi,” ungkapnya menanggapi soal banyaknya keluhan terkait praktik money politics.

Menurutnya, pemilu ke depan harus ada sanksi tegas terhadap siapapun yang melakukan politik uang, termasuk yang mendapatkannya. “Harus ada sanksi tegas, tidak hanya bagi tim sukses yang terdaftar, namun bagi siapapun dan termasuk penerimanya,” katanya.

Pemilu 2014, lanjut Anreas yang juga pernah menjabat anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, tidak lagi mengganggap penting kampanye. Peserta pemilu cenderung mengabaikan makna kampanye sebagai bagian pendidikan politik. “Akhirnya kampanye pemilu gagal sebagai wadah bertemunya artikulasi dan agregasi kepentingan pemilih dengan tawaran ideology, keberpihakan dan program peserta pemilu, paparnya.

Terkait proyeksi pemilu 2019, dimana pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD akan dibarengkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Adreas menjelaskan bahwa kebijakan itu masih meningalkan sejumlah masalah. Yakni bagaimana criteria parpol yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden, kapan awal tahapan pemilu akan dimulai, bagaimana bentuk dan pengaturn kampanye, serta problematika pemilih.

Sementara Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri mengungkapkan, dalam hal partisipasi pemilih, di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan. Yakni dari 71,6 persen pada pemilu 2009 menjadi 79,9 persen pada Pemilu 2014. Dan pada Pilpres 2014 juga menik menjadi 73,5 persen dari Pilpres 2009 yang hanya 70,5 persen.

Namun, lanjut Haidar, keberhasilan pemilu bukan hanya diukur dari tinggi rendahnya angka partisipasi. Namun pemilu harus berjalan dengan kepastian hukum, procedural, transparan dan adanya keterlibatan masyarakat.

Adapun Ketua Panwaslu Jepara Nur Salim menyampaikann jika secara nasional, Pemilu legislative 2014 adalah pemilu dengan pelanggaran paling banyak. Pelanggaran pemilu di antaranya dipicu dengan adanya keputusan suara terbanyak yang menentukan seorang caleg dapat menjadi anggota DPR atau DPRD. “Putusan tersebut telah menjadikan setiap caleg dipaksa bersaing mati-matian, bukan hanya bersaing dengan calon dari partai lan, tetapi bersaing dengan calon sesama partai.

Persoalan lain, kata Salim adalah adanya proses rekruitmen caleg yang tidak memenuhi syarat. Partai politik cenderung melakukan perekrutan terhadap caleg yang secara basis massa tidak kuat, namun mempunyai kedekatan dengan elit parpol atau memiliki modal besar yang bisa menyokong aktivitas kepartaian. (**)

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close