Berita

Demokrasi di Jepara Masih Bisa Diselamatkan

IMG_2909

JEPARA – Pemilu legislative untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 sudah lebih dari setahun berlalu. Namun, diskusi terkait dinamika pesta demokrasi lima tahunan ini masih tetap menarik. Sebagaimana yang berkembang dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara, Rabu (7/10/2015).
FGD di Aula kantor KPU Kabupaten Jepara, di Jalan Yos Sudarso No 22 itu merupakan acara yang diselenggarakan dalam rangka penyampaian hasil riset terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014. Riset yang dikerjasaman dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlotul Ulama (UNISNU) Jepara ini focus mengangkat tema “Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Masyarakat Jepara pada Pemilu Legislatif 2014”.
Dalam FGD tersebut hadir tim peneliti dari LPPM UNISNU yang menyampaikan hasil risetnya, Mayadina Rohma Musfiroh MA, dan Purwo Adi Wibowo M.Si. FDG yang dimoderatori komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai latar belakang. Mulai dari pengurus partai poitik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, pelajar, kelompok disabilitas dan media massa.

Ada isu yang berkembang dalam FGD tersebut. Yang paling ramai didiskusikan, bahwa hal yang mewarnai Pemilu 2014 menurut para peserta FGD adalah maraknya politik uang. Sebagaimana diungkapkan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno, bahwa pihaknya tidak sepakat jika hanya ada 9 persen dari responden yang perilaku memilihnya dipengaruhi politik uang. “Kalau hanya 9 persen itu menurut saya terlalu sedikit. Pemilu 2014 lalu menurut saya banyak yang menerima amplop (pemberian) menjelang pemungutan,” paparnya.
Hal berbeda disampaikan ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Jepara, Asmiah. Menurutnya, salah satu factor minimnya caleg perempuan yang sukses terpilih menjadi angota legislative karena Parpol sendiri masih kurang berpihak pada caleg perempuan. “Bahkan ada fatwa yang bagi caleg perempuan sendiri tidak menguntungkan,” jelasnya.
Sedangkan Nurkholis, fungsionaris Partai Amanat Nasional menyarankan agar pendidikan politik terus ditingkatkan dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di Jepara. Dia bahkan mengibarakna maraknya money politic ibarat hujan sehari yang mampu menghapus panas lima tahun. “Jadi pengabdian selama lima tahun itu musnah dengan politik uang yang hanya sehari menjelang pencoblosan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mayadina yang juga aktivis Lakpesdam NU ini menyampaikan bahwa hasil wawancara dengan responden memang menyebutkan terjadi praktik politik uang dalam pemilu 2014 lalu. Namun, menurutnya, dari sejumlah responden, ternyata politik uang bukan sesuatu yang paling menentukan pilihan masyarakat. “Mereka (pemilih) memang menerima pemberian. Tapi bukan semata karena pemberian uang itu pemilih menentukan pilihannya. Hanya 9 persen saja yang terpengaruh pemberian,” jawabnya.
Ditambahkan, ada beberapa factor yang memengaruhi pilihan masyarakat. Yakni visi misi dan program caleg yang menempati urutan priotitas pertama, kemudian keyakinan terhadap kinerja yang akan datang terhadap caleg, serta kemampuan caleg, kinerja caleg sebelumnya.
Di akhir diskusi, Mayadina menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa lebih baik. “Dengan memaksimalkan pendidikan politik, saya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa diselamatkan,” pungkasnya. (hupmas)

IMG_2935

IMG_2921
IMG_2941

IMG_2953

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close