Berita

Disabilitas Perlu Aktif di Ruang Demokrasi

20191129_105741

*Diseminasi Hasil Riset Pemilu 2019

 

Kpujepara.go.id – Kalangan disabilitas membutuhkan ruang yang sehat dan demokratis untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Dalam konteks permilu 2019, keterlibatan mereka di ruang publik, salah satunya di media sosial masih belum optimal meskipun sebagian besar dari mereka sudah tersambung ke internet. Akses informasi kepada mereka juga perlu diperluas, sekaligus membutuhkan pendampingan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, juga lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

 

Hal itu dikemukakan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Jumat (29/11) di kantor KPU Jepara. “Hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan, pemilih disabilitas sebagian besar sudah terkoneksi dengan internet. Namun mereka belum banyak menggunakan internet untuk kanal aspirasi. Mereka butuh pendampingan-pendampingan dari sisi literasi. Ini penting karena regulasi menjamin kesetaraan dan pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas. Mereka perlu terlibat aktif di ruang demokrasi dan itu salah satunya bisa melalui jalur internet, di luar jalur organisasi,” kata Muhammadun.

 

Ia mengemukakan, hasil riset tersebut telah disampaikan di aula Resto Maribu dalam diseminasi riset Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berjudul Aksesibilitas Internet dan Partisipasi Politik Online Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara. Diseminasi hasil riset itu dihadiri Ketua KPU jepara Subchan Zuhri dan empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Dari Bawaslu dihadiri salah satu komisionernya, Kunjariyanto. Stakeholder yang hadir di antaranya perwakilan Pemkab Jepara, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta seluruh perwakilan organisasi disabilitas di Jepara. Riset tersebut dilakukan pada September-Oktober 2019, dengan melibatkan responden disabilitas dari tiga organisasi, yaitu Bina Akses, Sahabat Difa, dan Pertuni. Penggalian data dilakukan dengan cara riset dokumen, dan wawancara mendalam.

 

Muhammadun menjelaskan, disabilitas yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) ada 1.518 pemilih. Dari jumlah tersebut, yang memberikan hak pilih sebanyak 34,65 persen. Terkait akses internet selama tahapan pemilu 2019, mayoritas pemilih disabilitas sudah terkoneksi internet melalui android. Taka dan kesenjangan terkait akses internet bagi mereka yang tinggal di Kawasan perkotaan maupun pedesaan. Mereka yang terkoneksi internet semuanya menggunakan aplikasi WhatsApp secara aktif. Sebagian mereka menggunakan akun Facebook, Instagram, Line, dan Twitter. Disabilitas dengan kategori ringan mampu menggunakan internet. Namun dari seluruh responden, mereka menggunakan internet selain untuk kepentingan pertemanan secara ekslusif sesama disabilitas, juga dengan non-disabilitas. Mereka juga menggunakannya untuk promosi barang dagangan. Mereka belum memanfaatkan internet untuk mengais informasi kepemiluan. “Jadi selama pemilu 2019, informasi kepemiluan yang sampai ke disabilitas didominasi informasi dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU melalui tatap muka, serta melalui Relawan Demokrasi yang dari kalangan disabilitas. Selebihnya sumber informasi dari luar,” ungkap Muhammadun.

 

Terkait partisipasi politik online, mereka juga belum menggunakan internet sebagai ruang menyampaikan aspirasi kepemiluan maupun berdemokrasi. Kepentingan mereka terkait perlunya peraturan daerah yang bisa menjamin hak-hak disabilitas pernah sekali disuarakan dalam forum yang difasilitasi KPU Jepara. Meski begitu, pimpinan dari organisasi disabilitas menyatakan mengetahui dan dilibatkan dalam public hearing pembahasan rancangan perda disabilitas yang kini sedang dibahas di DPRD Jepara. Ruang aspirasi disabilitas lebih banyak melalui kanal organisasi. Mereka belum menjadikan konektivitas internet sebagai media untuk beraspirasi memperjuangkan hak-hak disabilitas. Terkait informasi dan aspirasi kepemiluan dan demokrasi, mayoritas responden merasa lebih nyaman difasilitasi kanal khusus disabilitas, meskipun disatu sisi mereka tidak merasa terdiskriminasi di ruang media sosial. Kepasifan mereka di media sosial terkait politik lebih disebabkan pada kekhawatiran adanya perundungan (bullying).

 

Muhammadun mengatakan, penelitian ini di antaranya merekomendasikan perlunya literasi internet bagi disabilitas, khususnya untuk kepentingan berdemokrasi. Terkait infrastruktur mereka perlu dibuatkan kanal-kanal khusus secara online sebagai ruang aspirasi. Literasi bisa dilakukan semua pihak, seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi, dan kalangan perguruan tinggi.

 

Ketua Pertuni Jepara Marzuqi mengatakan, di kalangan Pertuni, ada grup khusus yang membahas teknologi internet, namun masih terbatas. Kalangan tuna netra mulai banyak yang belajar teknologi informasi yang memungkinkan mereka bisa tetap mengetahui informasi melalui aplikasi suara. “Literasi penggunaan teknologi informasi memang sangat dibutuhkan di kalangan disabilitas. Ini sekaligus untuk menopang pemberdayaan disabilitas,” kata Marzuqi. (kpujepara).

20191129_105647