Berita

DPK di Jepara Ada 598

KPU Jepara gelar rapat pleno rekapitulasi DPK bersama anggota PPK se Jepara
KPU Jepara gelar rapat pleno rekapitulasi DPK bersama anggota PPK se Jepara

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Jumat (27/6) di Rumah Makan Maribu melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ada 598 orang yang masuk dalam DPK dan berhak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli mendatang.

598 orang yang masuk DPK itu terdiri dari 357 pemilih laki-laki dan 241 pemilih perempuan. Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPU Jepara Anik Sholihatun menjelaskan, pemilih yang masuk kategori DPK ini hasil temuan dan pencermatan PPK dan PPS.

“Semoga di Kabupaten  Jepara sudah tidak ada lagi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar, baik dalam DPT maupun DPK ini,” katanya. Sejumlah warga yang masuk dalam DPK ini, lanjutnya merupakan warga yang pindah domisili, ada yang pindah status dari TNI/Polri menjadi warga sipil, dan beberapa di antaranya warga yang berada di rumah tahanan.

Dikatakan, dalam hal melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang, KPU masih mengakomodasi bagi warga yang memenuhi syarakt sebagai pemilih, namun belum tercatat dalam DPT, maupun DPK untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan yang sah. Hanya, bagi yang menggunakan kartu identitas kependudukan ini hanya bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang lokasinya sesuai dengan alamat domisili di kartu indentitas yang bersangkutan. “Pemilih itu disebut sebagai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB). Untuk DPKTB waktu penggunaan hak pilihnya juga dibatasi mulai pukul 12.00 sampai 13.00,” terangnya.

Sementara anggota Panwaslu Jepara M Arifin yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi DPK itu berharap pemilih yang masuk DPK ini memang benar-benar belum tercatat dalam DPT, sehingga tidak menjadi pemilih ganda. “Kami harap pencatatan DPK ini sudah sesuai prosedur. Jangan sampai ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih namun tidak tercatat, dan jangan juga warga yang mestinya tidak mempunyai syarat sebagai pemilih namun dicatat dalam daftar pemilih,” katanya. (**)

Tinggalkan Balasan

Back to top button