Berita

Hindari Benturan Kepentingan, Pedomani Kode Etik

 

(Kpujepara.go.id) Isu benturan kepentingan terhadap penyelenggara pemilu terus dihembuskan. Untuk itu, jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 perlu diantisipasi.

Dalam menghindari isu benturan kepentingan tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menegaskan, penyelenggara pemilu harus memahami regulasi dan kode etik. Tidak hanya memahami, tetapi juga memedomani.

Kedua hal tersebut ditekankan oleh ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dalam diskusi Rabu Ingin Tahu (RIT) yang bertema Antisipasi Benturan Kepentingan Penyelenggara Pemilu pada Rabu (2/6/2021). Diskusi tersebut diikuti anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, ketua dan anggota KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah juga mengingatkan KPU merupakan institusi publik. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya mampu menghadirkan kinerja yang profesional, berintegritas, dan berkepastian hukum. “Publik menuntut kita untuk profesional dan berakuntabilitas,” lanjutnya.

Kinerja yang profesional, imbuhnya, termasuk tindakan preventif. Sehingga mampu menghindarkan kepada hal-hal yang menjadi kecurigaan publik.  “Kita wujudkan dengan berjalan sesuai koridor regulasi dan kode etik,” kata Yulianto.

Sementara itu, anggota KPU Jawa Tegah Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisha menambahkan, isu adanya benturan kepentingan sangat dekat dengan KPU selaku penyelenggara pemilu.  “Kode etiklah yang memagari kita dari benturan kepentingan,” terang Muslim.

Muslim juga memberi pesan kepada jajaran di KPU kabupaten/kota untuk menyosialisasikan Keputusan KPU Nomor 323 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU. Mengingat segala tindak tanduk penyelenggara pemilu terus disorot oleh publik.

Untuk itu, tambahnya, seluruh jajaran di lingkungan KPU dituntut tidak mencampurkan kepentingan pribadi dalam kinerjanya. “Adanya benturan kepentingan dapat menurunkan kualitas kerja,” ujarnya. (kpujepara.go.id)

Back to top button
Close