Berita

Informasi Publik Harus Akurat

Kpujepara.go.id – Lembaga atau badan publik yang mengelola atau menguasai informasi yang bersifat publik berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Informasi publik yang disampaikan ke masyarakat melalui berbagai kanal harus berupa informasi yang akurat.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana saat menyampaikan materi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum dalam webinar yang diselenggarakan KPU RI yang diikuti lebih dari 1.000 peserta baik dari KPU provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, serta unsur Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (12/8).
Acara tersebut dibuka Ketua KPU RI Ilham Saputra. Selauin Gede Narayana, narasumber dalam webinar itu adalah anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dari KPU Kabupaten Jepara, hadir secara daring, Subchan Zuhri (ketua) dan Muhammadun (kooordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM), dan Da’faf Ali (sekretaris)
“Sifat informasi yang disampaikan ke masyarakat itu mudah dan cepat. Informasinya juga harus akurat, bukan hoaks. Karena itu sebelum disampaikan ke publik informasi harus divalidasi,” kata Gede Narayana.
Ia juga mengatakan produk terbesar yang dihasilkan KPU adalah informasi yang bersifat publik. “Bayangkan saja, sejak sebelum tahapan dimulai, apalagi saat tahapan pemilu. Belum lagi pemutakhiran daftar pemilih, juga hasil pemilu. Informasi-informasi itu publik berhak tahu, kecuali yang memang dikecualikan dan itu sangat sedikit. Pengecualian ini juga melalui uji konsekuensi di KPU,” lanjut dia.
Ia juga juga menyebut permohonan informasi publik oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian masyarakat kepada Lembaga tersebut. Bahkan berupa kritik sekalipun atas informasi itu. Semangat untuk transparan dengan terus menyajikan informasi public ke masyarakat adalah upaya untuk membangun partisipasi masyarakat.
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu secara tegas menyebut KPU RI, KPU Provinsi serta KPU kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. “Dalam perkembangannya, KPU terus berinovasi dalam melayani kebutuhan informasi publik. Tentu saja dengan memegang prinsip terbuka dan transparan,” kata dia. Atas komitmen itu, pada 2020 lalu KPU mendapatkan predikat dari Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga nonstruktural berkategori informatif, sebuah capaian tertinggi dalam hal pelayanan keterbukaan informasi.
Ilham Saputra mengatakan, kegiatan-kegiatan KPU masuk dalam kategori informasi publik. Kegiatan webinar tersebut penting untuk membangun pemahaman bersama bagaimana mengoptimalkan pelayanan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat luas. (kpujepara).

Back to top button
Close