Berita

Ini Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilihan Serentak 2020

Kpujepara.go.id – Pemilihan serentak 2020 telah selesai. Di Jawa Tengah, ada 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati-wakil bupati dan pemilihan walikota-wakil walikota. Ada jejak pelanggaran netralitas yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN), baik sebelum maupun di tengah tahapan pemilihan serentak.

Hal itu dikemukakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam diskusi terarah bertema Pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara daring, Jumat (25/6). Acara tersebut juga diikuti KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jateng, termasuk diikuti oleh anggota KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun.

Hendri Santosa, inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mendedah bentuk-bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN. Di antaranya penggunaan fasilitas dan anggaran negara/daerah. “Ini perlu diawasi sejak setahun atau dua tahun sebelum tahapan pilkada berlangsung. Misalnya dari sisi kebijakan anggaran. Terutama calon dari incumbent,” kata dia.

Selain itu, bentuk-bentuk lainnya adalah menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial. Ada juga yang terlibat dalam kampanye dengan menjadi pembicara, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, juga memobilisasi warga untuk menghadiri kampanye. Bentuk lain adalah terlibat sebagai tim sukses, memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih calon tertentu, serta mengintimidasi perangkat desa untuk berpihak. “Ada juga modusnya dengan membuat kebijakan dalam bentuk surat keputusan terkait pegawai honorer, mutasi, dan rotasi yang bersifat politik praktis.

Dalam kasus netralitas, dia juga menyebut birokrasi sering terbelah. “Ada blok A, blok B. Kalau diam dalam pengertian netral seakan-akan justru terkesan bahaya. Karena dicurigai kubu sana sini. Ini jadi repot,” ungkap dia. Untuk itu, dua hal yang perlu dilakukan yaitu langkah pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa berupa regulasi-regulasi dan pembinaan, sedangkan penindakan di antaranya penegakan sanksi secara tegas.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Subhi AK Arif mengungkap temuan Bawaslu Jawa Tengah terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN pada pemilihan serentak 2020. Ia menyebut ada 114 ASN yang kasusnya diteruskan ke KASN oleh Bawaslu dan semuanya ditindaklanjuti KASN. Dari KASN, 97 di antaranya sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bentuk sanksi, hukuman disiplin, dan sebagian kecil tidak terbukti. Data Bawaslu Jateng, sebagaimana diungkap Fajar, bentuk pelanggaran yang paling banyak adalah ASN memberikan dukungan ke calon melalui media sosial/media massa, membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan salah satu calon, dan melakukan foto bersama bersama calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan. Selebihnya berupa kegiatan kampanye dalam beberapa bentuk.

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan, regulasi yang mengatur netralitas ASN dalam pemilu maupun pemilihan sangat banyak. Baik dari undang-undang internal aparatur negara dan segala aturan turunannya, sampai undang-undang yang mengatur pemilihan beserta peraturan-peraturan turunannya. “Penegakan integritas ASN dalam pemilihan serentak ini penting. Sebab netralitas ASN merupakan refleksi pelaksanaan pemilihan yang langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. ASN agar tidak menjadi objek manipulasi kepentingan berbagai pihak yang bisa berdampak pada pola kompetisi yang tidak sehat,” lanjut dia. Yulianto Sudrajat juga mengingatkan pentingnya upaya untuk terus mempertajam persoalan netralitas ASN dan upaya-upaya pencegahannya di masa mendatang karena tak lama lagi, yakni pada 2024 akan ada pemilu dan pemilihan serentak.

Nurhasni, asisten KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN mengungkapkan, secara nasional, pada pemilihan serentak 2020, KASN menerima 1.988 laporan terkait kasus netralitas ASN dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Dwi Wahyu Atmaji, sekretaris Kemenpan-RB saat memberikan arahan mengatakan, netralitas ASN selalu menjadi perhatian publik, khususnya di saat pilkada. Pada 2020, ia menyebut ada 604 ASN yang melanggar netralitas dan telah direkomendasi diberikan sanksi. “Dari jumlah ini, 43,4 persen disebabkan keinginan mempertahankan jabatan, materi, dan projek. Misalnya soal ingin naik jabatan,” ungkap dia. Namun catatan dia, rekomendasi tindak lanjut sanksi yang dikirim KASN belum sepenuhnya dieksekusi kepala daerah. “Ada 72,8 persen yang sudah ditindaklanjuti kepala daerah, yaitu dengan mematuhi rekomendasi KASN tersebut. Selebihnya belum,” ungkap dia.

Ia mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan stakeholder di Jateng karena Jateng dianggap cukup berhasil dalam mengawal netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2020. “Netralitas ASN ini perlu dijaga dan diawasi,” tandas Dwi Wahyu Atmaji. (kpujepara).

Back to top button
Close