Berita

Jangan Tergesa-gesa Berpikir Ini Informasi Dikecualikan

Kpujepara.go.id – Badan atau lembaga publik dituntut untuk memahami secara komprehensif terkait informasi dan data yang dikuasasi atau dikelola, serta bagaimana peruntukannya. Informasi atau data yang sejatinya publik berhak untuk mendapatkannya, maka wajib diberikan. Saat ada permohonan informasi dari pihak lain, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di lembaga publik semestinya tidak tergesa-gesa berpikir bahwa informasi yang dimohon itu sebagai informasi yang dikecualikan.

Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam diskusi Rabu Ingin Tahu (RIT) yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Rabu (28/7). Acara itu diikuti lebih dari 200 peserta, baik dari KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah maupun KPU kabupaten/kota dari provinsi lain.

Narasumber dalam diskusi itu adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI Robby Leo Agust dan komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Ermy Sri Ardhyanti. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menjadi pemantik diskusi berdurasi lebih dari tiga jam tersebut. Tiga komisioner KPU Kabupaten Jepara, yakni Muntoko, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun mengikuti secara daring dari ruang rapat komisioner. Diskusi itu juga diikuti sekretaris dan para kasubbag KPU Kabupaten Jepara mengikutinya secara daring.

“Ini yang beberapa kali saya jumpai. Saat menghadapi permohonan informasi dari masyarakat, ada semacam kecenderungan di awal dari pejabat pengelola informasi buru-buru berpikir informasi yang diminta sebagai informasi yang dikecualikan,” kata Robby Leo Agust.

Kata Robby, ada mekanisme khusus sebuah informasi masuk ke kategori informasi yang dikecualikan, yakni dengan terlebih dahulu melalui uji konsekuensi. Di KPU, uji konsekuensi itu dilakukan oleh KPU RI. “Jadi dari satuan kerja di KPU kabupaten/kota mengajukan ke KPU RI terhadap informasi tertentu. Lalu ada uji konsekuensi dari KPU RI untuk menetapkan apakah itu masuk sebagai informasi publik atau informasi yang dikecualikan,” kata dia.

Robby mengingatkan prinsip-prinsip dasar standard layanan informasi pemilu dan pemilihan. Prinsip itu adalah kewajiban menyajikan dan melayani pemohon informasi, mempermudah dan mempercepat hak publik atas informasi, dan wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Selain itu mendahulukan substansidaripada prosedur. “Semua permohonan wajib dilayani. Dilayani itu tidak sama dengan diberi,” tandas Robby.

Ermy Sri Ardhyanti dari Komisi Informasi Jawa Tengah juga menyatakan senada. “Tidak bisa informasi itu tiba-tiba masuk kategori dikecualikan. Sebab ini ada mekansimenya (uji konsekuensi-Red). Jika informasi yang dimohon itu tiba-tiba masuk sebagai informasi yang dikecualikan tetapi belum melalui uji konsekuensi maka saat terjadi sengketa informasi badan publik tersebut bisa kalah,” kata dia.

Yulianto Sudrajat mengatakan KPU Provinsi Jateng menyelenggarakan diskusi tema tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan seputar pelayanan informasi sebelum tahapan pemilu dimulai. Selain itu juga untuk membangun pemahaman tentang fungsi, tugas, dan kewenangan dari masing-masing pihak di KPU. “Informasi publik itu hak publik. Perspektif kita adalah melayani,” kata Yulianto Sudrajat.

Di sesi dialog, diskusi yang dimoderatori Kabag Hukum, Teknik dan Hupmas KPU Jateng Dewantoputra Adhipermana tersebut itu banyak membicarakan informasi-informasi yang bersifat pribadi yang dikuasai KPU, serta membedah beberapa kasusnya. (kpujepara)

Back to top button
Close