ARTIKEL

Kembali ke Proporsional Tertutup

Jpeg

Oleh Andi Rahmat

REKOMENDASI partai-partai politik untuk menggunakan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2019 menarik untuk didiskusikan. PDI Perjuangan, PKS dan Partai Golkar mengamanatkan penggunaan sistem proporsional tertutup, dengan dasar pemikiran peserta pemilu adalah partai politik.

Apa yang menarik dari kebijakan ini? Konteks Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 1999 dan 2004. Pemilu 1999 dan 2004 kita masih meraba sistem pemilu apa yang tepat digunakan untuk melalui transisi demokrasi pasca Orde Baru.

Sementara Pemilu 2019 merupakan fase pematangan konsolidasi demokrasi dengan melaksanakan pemilu serentak. Sistem pemilu merupakan mekanisme permulaan untuk mengukur dan menetapkan sistem representasi politik yang dikehendaki dan hendak diwujudkan dalam pemilu, baik apakah menggunakan sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

Mandat pentingnya adalah untuk menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen dan sebagai sarana penyambung aspirasi rakyat untuk meminta perwujudan tanggung jawab dan janji wakil rakyat yang telah terpilih dalam pemilu (Reynolds dalam Linz, 2001).

Mekanismenya dengan menetapkan metode penghitungan perolehan kursi terlebih dahulu, yaitu dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP adalah jumlah suara sah seluruh parpol dibagi dengan kuota kursi di daerah pemilihan.

Selanjutnya, KPU menghitung perolehan kursi setiap partai berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya setelah dibagi dengan BPP. Pada sistem proporsional terbuka, kursi diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan seterusnya jika partainya memperoleh sejumlah kursi.

Sedangkan pada sistem proporsional tertutup, kursi diberikan pada caleg nomor urut pertama, kedua dan seterusnya jika partainya memperoleh sejumlah kursi.

Penulis mencatat bahwa sistem proporsional terbuka memang membuka ruang kompetisi di internal partai secara luas. Nomor urut daftar caleg tidak terlalu berpengaruh pada tingkat keterpilihan. Semua caleg memiliki derajat yang sama di hadapan pemilih.

Namun, apa yang terjadi pada dua kali Pileg 2009 dan 2014 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka menyuguhkan pertarungan sengit antarcaleg dalam satu partai yang bersifat predatorik. Berbeda halnya jika menggunakan sistem proporsional tertutup.

Mesin partai akan bekerja secara penuh meraih kemenangan dari tingkat pusat sampai anak ranting. Aktivis partai mendapat nomor urut pertama dalam proses pencalegan.

Pemilu Serentak

Pada 2019 nanti kita akan melaksanakan pemilu serentak atau pemilu lima kotak. Dari sisi penyelenggaraan, pileg dengan sistem proporsional tertutup lebih memudahkan penyelenggara pemilu dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara partai dan capres, pemilih lebih mudah memberikan hak suaranya pada wakil yang diajukan oleh partai serta mengurangi jumlah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Jika regulasi pilpres pada Pemilu 2019 nanti masih menggunakan presidential threshold seperti pada Pasal 9 UU No 42/2008, maksimal ada empat capres.

Namun, jika aturan pengajuan capres diajukan oleh partai yang telah memenuhi persyaratan undang-undang dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, paling tidak akan ada 12 capres yang berasal dari partai politik peserta Pemilu 2014. Hal ini merupakan implikasi dari putusan pemilu serentak MK (Andi Rahmat, Suara Merdeka 4/2/2014).

Setiap sistem ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahan sistem proporsional tertutup yang selalu muncul adalah persoalan penempatan seseorang dalam daftar nomor urut caleg. Penentuan calon pada sistem tertutup sangat oligarkis. Orang-orang yang dekat dengan lingkaran elit partai berpeluang menempati daftar nomor urut atas.

Sedangkan kelebihan sistem proporsional tertutup terletak pada besarnya kesempatan aktivis parpol menjadi wakil rakyat, menutup ruang kutu loncat, mengurangi praktik money politics, dan efisien.

Para aktivis partai yang telah mengikuti sekolah kader dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya secara hakiki. Masalahnya adalah MK telah membuat putusan bahwa sistem penetapan anggota parlemen berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan rakyat tidak diindahkan dalam penetapan anggota parlemen.

Apapun sistem pemilu yang diputuskan oleh pemerintah dan parlemen nanti, publik berharap sistem yang digunakan adalah sistem yang dapat menyederhanakan partai politik dan efisien. Mari kita berdoa semoga fungsi partai politik kembali ke khittahnya.(50)

—Dimuat Suara Merdeka 2 Februari 2016

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close