Berita

Keseragaman Besaran Honor Adhoc Jadi Pembahasan

Kpujepara.go.id – KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada November 2024.  Pembahasan rencana penganggaran untuk pemilihan serentak di KPU sudah berproses. Salah satu yang dibahas adalah alokasi untuk honorarium badan adhoc. Keseragaman besaran honor adhoc di semua tingkatan mendapatkan perhatian khusus.

Hal itu menjadi salah satu dinamika yang mengemuka dalam rakor tentang rencana anggaran belanja pemilihan serentak 2024, khususnya menyangkut honorarium badan adhoc yang diselenggarakn KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah secara daring, Kamis (12/8).

Rakor dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat. Dua anggota KPU Jawa Tengah Ikhwanudin dan M Taufiqurrahman memandu jalannya rakor. Hadir pula Sekretaris KPU Jawa Tengah Sri Lestaringingsih. Dari KPU Kabupaten Jepara hadir Subchan Zuhri (ketua) bersama dua komisioner lain, Muntoko dan Muhammadun, serta Da’faf Ali (sekretaris).

Yulianto Sudrajat mengatakan, rakor tersebut membahas dinamika seputar penganggaran pemilihan serentak, khususnya untuk honorarium adhoc. Selain itu untuk menyamakan persepsi. “Anggaran untuk honorarium adhoc ini berkaitan dengan jumlah kecamatan, desa/kelurahan, juga TPS. Kita sudah menyusun proyeksinya dan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana anggaran,” kata Yulianto Sudrajat.

Sri Lestariningsih mengungkapkan, honorarium adhoc ini dalam postur usulan anggaran KPU Provinsi Jateng mencapai 75 persen dari total seluruh anggaran yang diajukan ke Pemprov Jawa Tengah. “Total anggaran yang diajukan Rp 1,4 triliun lebih dan 75 persennnya untuk honorarium adhoc,” kata sekretaris KPU Jawa Tengah itu.

Badan adhoc adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Di luar itu masih ada petugas ketertiban TPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDB).

M Taufiqurrahman mengatakan, mengacu pada proyeksi yang sudah dibahas sebelumnya, jumlah keseluruhan personel dari badan adhoc berikut unsur sekretariat dan tenaga pendukung yang masuk dalam rancangan untuk pemilihan serentak 2024 untuk Jawa Tengah adalah 881.772 orang. “Ini bagian dari perencanaan di KPU yang nantinya akan diajukan ke pemerintah. Nanti pemprov akan menghitung. Demikian juga pemkab dan pemkot. Pembagian porsinya nanti akan seperti apa, kita tunggu. KPU sudah berproses dalam menghitung,” kata dia.

Ia juga megatakan, dua hal yang muncul dari dinamika rakor tersebut adalah keseragaman besaran honorarium untuk adhoc. Sebagaimana disampaikan beberapa KPU kabupaten/kota dalam rakor itu. “Ini agar tak terjadi kesenjangan besaran honor satu daerah dengan daerah lain,” kata Taufiqurrahman. Selain keseragaman, efisiensi maupun rasionalitas juga menjadi pertimbangan kunci dalam penyusunan rencana anggaran.

Sementara itu Ikhwanudin mengatakan, dari rakor tersebut KPU Provinsi Jawa Tengah akan menyusun skema-skema penganggaran pemilihan serentak 2024 yang bisa dikomunikasikan ke pemprov. Pemilihan serentak November 2024 ini diselenggarakan setelah pemilu 2024 yang rencananya berlangsung pada Februari 2024. (kpujepara)

 

Back to top button
Close