Berita

Komnas HAM Pantau Pelaksanaan Pilbup Jepara

 

Komnas HAM Diterima KPU Jepara berdiskusi terkait pelayanan hak konstitusional pemilih
Komnas HAM Diterima KPU Jepara berdiskusi terkait pelayanan hak konstitusional pemilih.

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mendapat kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) di kantor KPU Jepara. Kedatangan Komnas HAM di kota ukir guna meninjau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Jepara terlebih meninjau pemenuhan hak konstitusional pemilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Rombongan Komnas Ham beranggotakan Imelda Saragih (Kabag Pemantauan dan Penyelidikan), Avokahi Nur dan Muhammad Unggul P (Staf pemantauan dan Penyelidikan) berdialog secara langsung dengan Komisioner KPU Jepara, Panwas Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara mengenai problem yang dihadapi di lapangan saat Pilbup. Kedatangan kali ini tidak hanya meninjau persiapan, Komnas Ham pada saat proses pemilihan Rabu 15 Februari 2017 ikut serta mengawasi pelaksanaan yang ada di Kabupaten Jepara.

“Kami memohon izin untuk melakukan pemantauan pemilih yang ada di Kabupaten Jepara,” ujar Imelda.

Dalam pemenuhan dan menjaga kontitusional hak memilih penyelenggara telah memberi sosialisasi terhadap penyandang disabilitas sudah beberapa kali dilakukan. Yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan tata cara menggunakan hak pilih di TPS, selain itu, KPU Jepara mengintrusikan KPPS saat melakukan desain TPS untuk tidak menggunakan lokasi yang memudahkan pemilih disabilitas.

“Membuat TPS yang aksessable, yakni  lokasi TPS tidak boleh di gedung tingkat atau bertangga, tinggi bilik dan kotak antara 70-90  agar dapat terjangkau pemilih berkursi roda,” kata Komisioner KPU Jepara, Anik Sholihatun.

Lebih lanjut, Anik menjelaskan bahwa pemilih penyandang disabilitas dapat menggunakan alat bantu khusus  berupa “ tamplate” berhuruf Braille. Alat bantu template itu disiapkan satu buah tiap  TPS.

“KPU juga mempersilahkan pemilih untuk menunjuk seseorang untuk mendampingi pada saat memberikan suara di TPS, dengan syarat pendamping harus menandatangani Formulir C3 demi  azas kerahasiaan pemilih,” imbuh Anik Solihatun.

Sementara, Komisioner KPU Jepara Pengembangan SDM, dan Partisipasi Masyarakat, Subchan Zuhri menyebutkan hak konstitusional untuk memilih setiap warga yang ada di Jepara akan dijamin walaupun itu berada di wilayah yang sulit untuk dijangkau.

“Di suatu kampung yang ada di wilayah Karimunjawa, hanya ada 10 orang pemilih yang tinggal di dukuh Legon Lele. Jarak ke kampung terdekat sekitar 4 KM. Biasanya ke sepuluh orang ini dijemput oleh Linmas setempat,” imbuh Subchan. (Hupmas KPU Jepara)

 

Back to top button
Close