Berita

Konten Media Bisa Berpengaruh Pada Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi

Kpujepara.go.id – Media massa, pada satu sisi bisa disebut sebagai representasi publik. Dalam konteks pilkada, konten media massa, termasuk narasi-narasi di media sosial di masa pandemi Covid-19 dapat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Itu karena sedikit banyak konten-konten yang disajikan media tentang isu pilkada di masa pandemi juga bisa memengaruhi persepsi publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada dituntut berperan strategis dalam mewarnai narasi informasi dari media massa dan media sosial.
Hal itu dikemukakan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dalam webinar yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti seluruh KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kamis (16/7). Webinar tersebut dimoderatori Anggota KPU Jawa Tengah Diana Ariyanti.
“Pilkada ini kan tahapannya berlangsung di tengah pandemi. Sudah ada beberapa persepsi publik tentang pilkada di tengah pandemi. Narasi-narasi yang dikemukakan publik di media sosial, juga yang terpotret di media massa, setidaknya bisa menjadi gambaran bagaimana publik mempersepsikan pilkada,” kata Yohan Wahyu.
Yohan memaparkan hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas secara daring pada 4-5 Juni 2020, atau beberapa waktu sebelum ada keputusan pilkada ditetapkan akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebanyak 6.712 responden dari 34 provinsi berpartisipasi. Dari jumlah responden tersebut, sebanyak 5.371 menjawab pertanyaan-pertanyaan survei. Dengan metode yang dilakukan, Litbang Kompas menyebut survei itu mencerminkan persepsi publik terhadap pilkada di tengah pandemi.
Di antara poin hasil survei itu, sebanyak 67,7 persen khawatir terhadap penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Soal penyebab kekhawatiran, 67,2 persen menyebut khawatir tertular Covid-19.
Yohan Wahyu mengatakan, hasil survei itu tentu bisa diperbarui di masa berikutnya, misalnya setelah sudah mulai tahapan seperti ini. Karena persepsi itu bersifat dinamis dan banyak faktor yang memengaruhi. “Melihat hasil survei itu, KPU perlu terus memberikan informasi-informasi berbobot yang bisa menjelaskan ke publik tentang semua tahapan pilkada ini. Di sini penting bagi penyelenggara pemilu untuk menjalin relasi dengan media massa. Ini untuk mewarnai informasi-informasi yang diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pilkada ini diselenggarakan dengan menerapkan regulasi-regulasi penerapan standard protokol kesehatan,” kata Yohan.
Yohan menambahkan, di tengah merebaknya informasi bias di media sosial, media massa memiliki peran sebagai penjernih serta validator dari disinformasi dan hoaks yang beredar. Karena itu penguatan informasi dari penyelenggara pemilu tentang seluruh tahapan pilkada di tengah pandemi mutlak dibutuhkan jika ingin menguatkan kepercayaan sekaligus partisipasi pemilih di pilkada nanti. (kpujepara).