Berita

KPU Akan Buka Kotak TPS untuk Input DPK ke Sidalih

20190917_111931

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara akan segera membuka kotak suara dari TPS untuk menyempurnakan input daftar pemilih khusus (DPK) ke sistem data pemilih (sidalih). Kotak dari TPS itu semuanya kini disimpan di dua gudang, yaitu di Desa Bandengan dan di Desa Wonorejo.
Koordinasi rencana pembukaan kotak TPS itu dilakukan di Kantor KPU dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Jepara, serta Polres dan Kodim Jepara, Selasa (17/9). Koordinasi dipimpin Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri Bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Rapat juga dihadiri Ketua Bawaslu Sujiantoko bersama komisioner Bawaslu lainnya, Kunjariyanto, dan Sekretaris KPU Da’faf Ali.
Subchan Zuhri mengatakan, pembukaan kotak sebelumnya sudah dilakukan pada 23 Juli, melibatkan Bawaslu, Polres, Kodim, dan partai politik. Namun saat itu yang dibuka adalah kotak PPK. Ada 5.688 DPK di Jepara pada pemilu 2019. Dari jumlah itu, datanya sudah didapatkan dari kotak PPK. Ada sebagian kecil yang belum ditemukan, dan kemungkinan besar ada di kotak TPS sehingga perlu membuka kota TPS yang kini disimpan di gudang. @Jadi ini kepentingannya untuk input data DPK. Kami sudah membuka kotak PPK Bersama-sama Bawaslu, parpol, Polres, dan Kodim
Pembukaan kotak tersebut dihadiri Bawaslu dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Sebelum pembukaan kotak, digelar rapat koordinasi yang dipimpin komisioner KPU Divisi Program, Data dan Informasi Muntoko, serta dua komisioner lainnya, Siti Nur Wakhidatun dan Muhammadun. Dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko dan komisioner Bawaslu Kunjariyanto.

Muntoko mengatakan, pembukaan kotak tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat KPU Nomor 942/2019 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Surat tersebut mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11/2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 serta Peraturan KPU Nomor 10/2019 tentang Perubahana Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Sesuai regulasi, KPU kabupaten/kota harus mempersiapkan DPK untuk diinput ke dalam sidalih,” kata Muntoko.
Dia menjelaskan, DPK tersebut bersumber dari formulir model A.DPK-KPU atau daftar hadir yang ada di dalam kotak suara setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian diserahkan PPK ke KPU kabupaten pada pekan terakhir Mei 2019. Karena ada di dalam kotak, maka KPU harus membukanya dan berkoordinasi dengan Bawaslu, kepolisian, serta pihak-pihak terkait. Saat pembukaan kotak, parpol turut menyaksikan dan menandatangani berita acaranya. (kpujepara)

20190917_112038