Berita

KPU Berbagi Semangat Keterbukaan Informasi ke Pemkab

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara berbagi kiat dan semangat dalam menjaga kultur keterbukaan informasi di badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, Senin (14/12). Semangat untuk memberikan pelayanan terbaik mesti dijaga, salah satu melayani kebutuhan akses informasi dari publik.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara itu dikemas dalam tema Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Informasi Publik. Acara diselenggarakan di Pendapa Sosroningrat dan diikuti perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jepara. Acara tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Muhammadun (komisioner KPU Kabupaten Jepara) dan Sujiantoko (ketua Bawaslu Kabupaten Jepara).
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Jepara Wahyanto mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan melibatkan perwakilan PPID dari OPD-OPD yang ada Jepara dengan status sebagai PPID Pembantu. “Peran teman-teman PPID Pembantu ini sangat penting karena permohonan informasi dari masyarakat ke PPID Utama yang dikelola di Diskominfo, juga banyak terkait dengan tupoksi di OPD-OPD tersebut. Sehingga semangat dalam mengolah data dan menyajikannya perlu terus dijaga,” kata Wahyanto.
Ia juga menyatakan KPU, juga Bawaslu Kabupaten Jepara baru saja mengikuti uji publik keterbukaan Informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, sehingga strategis untuk berbagi kiat dan semangat.
Muhammadun mengemukakan empat hal terkait upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pengelolaan informasi publik. Pertama, memahami poin-poin pokok regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan mengikat ke masing-masing badan publik. “Di Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, ada Peraturan KPU Nomor 1/2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Peraturan serupa ini juga ada di masing-masing badan public,” kata Muhammadun.
Kedua, lanjut dia, menumbuhkan spirit transparansi. Diakui atau tidak, era keterbukaan informasi ini memberi jalan lempang ke setiap badan publik agar melakukan penyesuaian. Konstitusi dan seluruh regulasi tak memberi ruang untuk tertutup. Transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan ke seluruh SDM di sebuah badan publik.
Ketiga, membangun sinergitas di internal maupun eksternal. Sinergitas dari semua OPD, bagian maupun subbagian itu juga menjadi kunci bagaimana pelayanan ke publik terkait akses informasi bisa dijalankan dengan baik. Apalagi sekarang era integrasi data yang meniscayakan adanya kesatuan data dari banyak bagian tersebut. Dalam badan publik, ego sektoral sudah tidak layak dirawat, apalagi dipupuk. Sinergitas juga bisa dilakukan dengan lembaga eksternal.
Keempat, menguatkan kompetensi teknis pengelolaan informasi. Sebuah badan publik bisa saja kaya data, tetapi tanpa adanya kompetensi bagaimana mengelola dan menyajikannya, tentu akan menjadi persoalan serius. Di titik ini, di era digital, website makin menemukan urgensinya sebagai jendela sebuah lembaga/instansi kepada publik. Badan publik, lanjut Muhammadun, dituntut bugar di era keterbukaan informasi. Jika ditemukan keluhan, maka secepatnya perlu diagnosa dan penanganan yang efektif. “Jika telah menjadi kultur, transparansi sebuah badan publik akan dibayar dengan kepercayaan penuh dari publik,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Back to top button
Close