Berita

KPU dan Tim Anggaran Sepakat Antisipasi Anggaran Pilkada

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dan tim anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jepara ada dalam satu persamaan persepsi untuk sama-sama mengantisipasi kesiapan anggaran pilkada Kabupaten Jepara. Tim anggaran dari sekretariat daerah mematangkan rencana untuk mengalokasikan anggaran simpanan pilkada pada APBD Perubahan 2020 sebagai bagian dari skema antisipasi penganggaran sejak dini.
Hal itu terungkap dalam rapat rencana penganggaran pilkada yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko di ruang kerjanya, Rabu (22/7). Rapat tersebut mengundang dan dihadiri KPU dan Bawaslu Kabupaten Jepara, beberapa OPD terkait, serta representasi Polres dan Kodim Jepara.
Sesuai UU No 10/2016, pilkada untuk daerah yang bupati/walikotanya akhir masa jabatannya 2022 akan digelar pada 2024. Namun saat ini DPR RI masih membahas revisi rancangan UU Pemilu yang merupakan kompilasi dari pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam rancangan UU tersebut, daerah dengan bupati/walikota akhir masa jabatannya selesai 2022 pilkadanya akan digelar 2022.
Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan KPU kepada Bupati Jepara Dian Kristiandi 11 Juni lalu yang menyepakati adanya pembahasan lanjutan untuk mengantisipasi proses penganggaran daerah, termasuk skema memasukkannya ke dalam rencana APBD Perubahan 2020, penetapan APBD 2021, APBD Perubahan 2021, serta di penetapan APBD 2022 jika pilkada dilaksanakan pada 2022. Penganggaran itu juga mengantisipasi secara lebih longgar jika pilkada tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan UU No 16/2016.
Dari KPU, hadir dalam pembahasan di ruang rapat sekda itu Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri dan dua komisioner, yaitu Ris Andy Kusuma dan Muhammadun. Hadir juga Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali didampingi Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Dinar Sitoresmi. “Sesua dengan surat yang kami kirimkan pada 11 Juni, kami mengajukan lebih kurang Rp 75 miliar. Ini belum termasuk kebutuhan protokol kesehatan jika pilkada berlangsung masih dalam kondisi pandemi. Juga belum termasuk anggaran honorarium untuk petugas ketertiban TPS yang berdasarkan pengalaman pilkada 2017 anggarannya masuk di Satpol PP,” kata Subchan.
Ia juga mengatakan, secara keseluruhan pengajuan anggaran ini angkanya hamper tiga kali lipat dibanding pilkada 2017. Hal itu dilatarbelakangi dari kenaikan honorarium adhoc baik PPK, PPS, maupun KPPS sebagaimana ketentuan dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 terkait penyelenggaraan pilkada 2020 dimana honor PPK naik 19 persen, PPS naik 33 persen, dan KPPS naik 64-70 persen. “Untuk honor adhoc saja, jika mempertimbangkan surat Menteri Keuangan dalam perencanaan kami sudah di atas 30 miliar, dan belum termasuk petugas coklit data pemilih. Ini belum faktor lain, misalnya regulasi yang berfek pada penambahan jumlah TPS,” kata Subchan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko juga menyampaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 15,7 miliar.
Asisten III Sekda Sujarot memberikan masukan agar usulan anggaran yang masih global tersebut terus dicermati sehingga angkanya benar-benar klop dengan kebutuhan, regulasi, serta kemampuan daerah.
Sekda Edy Sujatmiko memberikan perspektif umum kebijakan anggaran, dimana pada 2021 ada rasionalisasi siginifikan di banyak pos anggaran sebagai kebijakan dari Kementerian Keuangan. Ia berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk mengirimkan detil rancangan anggarannya. “Rancangan detil anggaran itu nanti akan dicermati tim anggaran, untuk kemudian dibahas lagi,” kata Edy.
Terkait hal itu, Muhammadun mengatakan KPU sebenarnya sudah memiliki rancangan detil usulan anggaran pilkada, namun masih dalam proses penelitian lagi di internal KPU. Ia juga menyatakan KPU akan berkomunikasi aktif dengan tim anggaran untuk menyampaikan dinamika-dinamika, terutama perihal regulasi pilkada yang berimbas langsung pada kebijakan anggaran. “KPU juga memiliki semangat yang sama agar anggaran pilkada ini rasional dan memenuhi semua regulasi-regulasi semua tahapan pilkada,” kata Muhammadun. (kpujepara).