Berita

KPU Ingatkan Kepala Desa Agar Netral

Sekda Jepara Ir Solih memberikan penghagaan kepada Petinggi yang tingkat partisipasi pemilih di desanya tertinggi
Sekda Jepara Ir Solih memberikan penghagaan kepada Petinggi yang tingkat partisipasi pemilih di desanya tertinggi

JEPARA – Petinggi (kepala desa) maupun lurah, perangkat desa, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jika larangan berkampanye ini dilanggar, saksi pidana kurungan dapat diberikan.

Hal tersebut disampaikan anggota KPU Jepara Subchan Zuhri saat memaparkan materi dalam sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Pendapa Kabupaten Jepara kemarin (19/6). Sosialisasi itu dihadiri sekitar 260 peserta yang terdiri dari seluruh petinggi, dan lurah se Jepara, camat dan pejabat muspika, serta sejumlah kepala dinas instansi di Pemkab Jepara.

Dikatakan, saksi pidana sebagaimana UU nomor 42 tahun 2008 terhadap TNI/Polri, PNS, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD yang melakukan kegiatan kampanye adalah pidana penjara paling singkat tiga bulan, dan paling lama 12 bulan dan denda sedikitnya tiga juga dan paling banyak 12 juta.

“Saya hanya bisa mengingatkan, agar pemilu ini bermartabat dan berintegritas agar orang-orang yang oleh undang-undang dilarang terlibat dalam kampanye tidak berkampanye dan wajib menjaga netralitasnya. Pada saat pemilu legislative lalu sudah ada contoh kasusnya,” ujarnya.

Selain mengingatkan terkait netralitas, Subchan juga mengajak kepada para petinggi, camat dan tokoh masyarakat untuk turut mengajak warga msyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar menggunakan hak pilihnya. “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini hanya ada lima tahun sekali. Ini kesempatan yang baik untuk mencari sosok pemimpin bangsa selama lima tahun kedepan,” katanya.

Dalam kesempatan itu pemkab Jepara juga memberikan bantuan kepada sejumlah petinggi yang tingkat partisipasinya tinggi pada saat pemilu legislatif lalu. Partisipasi pemilih tertinggi ada di Desa Mangunan Kecamatan tahunan dengan 90,6 persen.

Sekretaris Daerah Ir. Solih dalam kesempatan itu berharap, pada pemilu presiden dan wakil presiden ini para petinggi dan lurah akan semakin giat dalam mendorong warganya dating ke TPS untuk memberikan hak suaranya pada 9 Juli mendatang.

“Bantuan ini jangan dilihat besarnya, namun lihatlah bentuk perhatian kami kepada para petinggi,” katanya. Menurutnya, pada pilpres kali ini pihaknya juga akan menyiapkan penghargaan bagi desa dengan persentase pemilih tertinggi. (**)

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close