Berita

KPU Jepara Berbagi Pengalaman dengan Purworejo dan Wonogiri

20191024_144344

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo dan Wonogiri  berkunjung ke KPU Kabupaten Jepara, Kamis (24/10). Mereka menggali pengalaman KPU Jepara dalam mengelola daftar pemilih pada pemilu 2019 yang mendapatkan penghargaan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) berkualitas terbaik tingkat nasional untuk kategori kabupaten/kota se-Indonesia.

Hadir Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Datin) KPU Purworejo Rahman Hakim bersama sekretaris dan staf, serta Koordinator Divisi Perencanaan dan Datin KPU Wonogiri Dwi Prasetyo bersama kasubag dan staf. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Ruang berbagi pengalaman tersebut dipandu Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali yang juga diikuti seluruh kasubag dan staf.

Subchan Zuhri menyambut baik kehadiran KPU Purworejo dan Wonogiri, yang sama-sama sedang menyiapkan pilkada serentak 2020, setelah selesai menuntaskan tahapan pemilu 2019. Pada kesempatan itu, baik Dwi Prasetyo maupun Arif Rahman ingin mendalami pengalaman KPU Jepara dalam mengelola daftar pemilih sejak awal sampai dengan tuntasnya tahapan pemilu.

Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Jepara Muntoko mengatakan, pada prinsipnya, pengelolaan daftar pemilih di tiap kabupaten dan kota secara regulasi acuannya sama. Demikian pula dengan batas-batas waktu pemutakhirannya. Di Jepara, pengelolaan daftar pemilih pemilu 2019 diawali dari daftar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng 2018. Daftar pemilih itu lantas dijadikan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu 2019, dan terus diperbarui sesuai dengan dinamika menjadi DPS hasil perbaikan sebelum menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Berbagai dinamika membuat DPT juga masih terus diperbaiki tiga tahap, yaitu dengan adanya DPT hasil perbaikan tahap pertama, kedua dan ketiga.

Muntoko menjelaskan, yang boleh jadi berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain ada detil respons-responsnya atas berbagai dinamika. ‘Bahwa acuannya regulasi, semuanya sama. Namun bagaimana merespons dan mengelola, intensitas koordinasi dengan berbagai elemen di luar penyelenggara pemilu, serta intensitas koordinasi di internal, dengan Bawaslu, itu yang mungkin ada hal-hal yang mungkin sedikit beda karena tergantung persoalan yang dihadapi masing-masing daerah,’ kata dia.

Pada intinya, lanjutnya, untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, di antara sekian banyak faktor, salah satunya adalah bagaimana mengelola DPT secara berkualitas. ‘DPT yang berkualitas itu datanya rapi, valid, mutakhir, dan komprehensif. Prinsip utamanya ini terkait melindungi hak pilih setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu,’ kata dia. (kpujepara)

20191024_144458