Berita

KPU Komunikasikan Anggaran Pilkada ke Pemkab

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mulai mengomunikasikan kebutuhan anggaran untuk pilkada. Sesuai UU No 10/2016, pilkada untuk daerah yang bupati/walikotanya akhir masa jabatannya 2022 akan digelar pada 2024. Namun saat ini DPR RI masih membahas revisi rancangan UU Pemilu yang merupakan kompilasi dari pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam rancangan UU tersebut, daerah dengan bupati/walikota akhir masa jabatannya selesai 2022 pilkadanya akan digelar 2022.
Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, KPU Kabupaten Jepara, Kamis (11/6) mengomunikasikan anggaran untuk kebutuhan pilkada ke Bupati Jepara Dian Kristiandi di Kantor Sekretariat Daerah. Hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Selain itu juga hadir Sekretaris KPU Kabupaten Jepara Da’faf Ali dan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Dinar Sitoresmi. Rombongan dari KPU diterima Bupati Dian Kristiandi. Turut mendampingi bupati, di antaranya Sekda Edy Sujatmiko, Asisten Sekda Abdul Syukur, Kepala DPKAD Lukito Sudi Asmara, dan Kepala Disdukcapil Sri Alim Yuliatun.
Subchan Zuhri mengatakan, KPU Kabupaten Jepara sebelum beraudiensi sudah berkirim surat ke bupati pada 16 Oktober 2019 perihal persiapan penganggaran biaya pilkada. Langkah dini persiapan penganggaran pilkada penting dilakukan untuk mengantisipasi rancangan UU pemilu tersebut. Jika dilakukan persiapan dini penganggaran akan bisa dilakukan secara bertahap di tiap tahun penganggaran sebelum pilkada digelar. Jika rancangan UU pemilu akhirnya ditetapkan menjadi UU dan pilkada di Jepara digelar Februari 2022, maka tahapan pilkada sudah harus dijalankan KPU mulai Juli 2021. “Ini berarti nota perjanjian hibah daerah sudah harus dilakukan pada 2021. Karena itu setelah tahapan pemilu 2019 berakhir, kami langsung berkirim surat, dan sekarang langsung mengomunikasikan agar bisa masuk dalam kebijakan penganggaran daerah,” kata Subchan.
Bupati Jepara Dian Kristiandi memahami KPU terkait kebutuhan penganggaran pilkada. Langkah ke depan bagaimana KPU dipersilakan mengajukan rancangan anggaran agar tim penganggaran di daerah bisa mempersiapkan dan mendapatkan gambaran lebih jelas. “Baik pilkada digelar 2024 maupun misalnya 2022, sama-sama membutuhkan persiapan penganggaran sejak sekarang. Maka selanjutnya nanti KPU bisa berkomunikasi lagi untuk detilnya kepada tim penganggaran daerah,” kata Dian Kristiandi.
Dia meminta Sekda Edy Sujatmiko untuk memberikan gambaran kebijakan besarnya. Edy mengatakan, untuk anggaran pilkada skenarionnya jika memungkinkan bisa diambil sejak dari anggaran anggaran perubahan 2020. Namun jika di 2020 ini belum bisa, maka akan muncul di penetapan 2021, perubahan 2021, dan penetapan 2022. “Yang pasti harus sudah masuk di RKPD (Rencana Kerja pembangunan Daerah-Red) 2021,” kata dia.
KPU Jepara saat ini sedang menyusun rancangan detil anggaran kebutuhan pilkada untuk bisa disampaikan ke tim penganggaran daerah. Sebagai gambaran, pada pilkada 2017, saat di Jepara masih 1.805 TPS, KPU mendapatkan anggaran lebih dari Rp 25,5 miliar (di luar anggaran linmas atau petugas ketertiban TPS yang sudah masuk di pos anggaran Satpol PP). Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan jumlah pemilih, jumlah TPS untuk pilkada mendatang diperkirakan naik, yaitu menjadi 2.300-an TPS. Ini tentu akan mengubah kebutuhan anggaran karena yang paling banyak soal anggaran pilkada itu kebutuhan TPS dan honor untuk badan adhoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan yang harus menyesuaikan jumlah TPS yakni untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. (kpujepara).