Berita

KPU Minta Data Terbaru Disabilitas

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara sejak Maret 2020 terus memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Secara berkala, KPU juga memplenokan data terbarunya setiap bulan. Data tersebut tiap tiga bulan dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk terus memutakhirkan data, Jumat (12/6) KPU berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara. Tujuannya untuk mendapatkan data terbaru penyandang disabilitas.

Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun diterima Plt Kepala Dinsospermades Urip Budi Utomo di ruang kerjanya di setda.

Subchan Zuhri mengatakan, data pemilih dari penyandang disabilitas pada pemilu 2019 sebanyak 1.517 pemilih atau 0,17 persen dari total keselurahan daftar pemilih tetap (DPT). “Jumlah pemilih bersifat dinamis sehingga KPU perlu untuk memutakhirkan data tersebut ke dinas terkait,” kata Subchan Zuhri.

Urip Budi Utomo siap bekerja sama dengan memenuhi permohonan data disabilitas untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih oleh KPU tersebut. “Di kami, data itu ada. Termasuk kelompok-kelompok organisasi yang menaungi para disabilitas. Kami akan berikan datanya untuk digunakan sebagaimana ketentuan regulasi,” kata Urip.

Pemilih di Rutan

Pada Kamis (11/6) siang, KPU juga berkomunikasi ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kabupaten Jepara untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih. Kordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Jepara Muntoko bersama Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Ris Andy Kusuma diterima Kepala Rutan Kelas II B Jepara Heru Yuswanto. Muntoko mengatakan, dalam setiap pemilu dan pemilihan, di Rutan ada pemilih yang perlu dilindungi hak pilihnya. Dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan, KPU selalu berkoordinasi dengan pihak Rutan. Karena ini menyangkut pemutakhiran berkelanjutan, meski tidak dalam rentang tahapan pemilihan, KPU tetap membutuhkan data terbaru.

Kepala Rutan Kelas II B Jepara Heru Yuswanto mengatakan, pihak rutan juga memiliki semangat untuk melindungi hak pilih para warga binaan di rutan. Pihak rutan sudah mengupayakan setiap warga binaan memiliki identitas yang jelas. Caranya, meminta kepada penjenguk untuk membawakan fotokopi KTP atau kartu keluarga dari warga binaan. “Selama ini sudah berjalan karena dokumen kependudukan tersebut berguna untuk pendataanm BPJS Kesehatan jika ada warga binaan yang sakit,” kata Heru.

Pada hari yang sama, KPU juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil Sri Alim Yuliatun terkait pemutakhiran data pemilih, baik mereka yang pindah domisili, meninggal dunia, pemilih pemula, maupun status TNI/Polri dari aktif ke nonaktif. Sri Alim Yuliatun menjelaskan, untuk data meninggal dunia, ada kendala di validasi. Sesuai regulasi, kata dia, setiap ada warga yang meninggal dunia, ahli warisnya harus melaporkan. Namun ini belum bisa berjalan sesuai harapan. Langkah Dinas Dukcapil melalui pemerintah desa bisa melaporkan data terbaru warganya yang meninggal dunia. Penyampaian data itu dilakukan setahun tiga kali secara kolektif. “Tapi ini realisasinya baru 10-an persen desa yang melaporkan,” kata dia.  (kpujepara)