Berita

KPU Tetap Layani Publik di Masa PPKM Darurat

 

Kpujepara.go.id – Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli mendatang. Kabupaten Jepara yang masuk dalam zona merah kasus Covid-19, menjadi salah satu daerah yang menerapkan PPKM Darurat tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang sebelumnya sudah menerapkan work from home (WFH), kembali menyesuaikan dengan kebijakan PPKM tersebut. Sampai dengan 20 Juli, menerapkan WFH 75 persen. Proses pelayanan pun banyak dilakukan secara daring.

Meski demikian, kerja-kerja KPU yang bersifat rutin maupun berkaitan dengan publik tetap menjadi prioritas untuk dituntaskan. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun Jumat (9/7) mengatakan KPU Kabupaten Jepara berpedoman pada surat edaran KPU RI terkait kebijakan WFH dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah terkait dinamika kasus Covid-19. Meski pegawai yang masuk kantor hanya 25 persen dan yang lain bekerja dari rumah, tak menghalangi proses pelayanan publik.

“Kami sudah mengatur sedemikian rupa jadwal masuk kantor, pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, dan pelayanan yang menjadi prioritas selama WFH ini. Ruang komunikasi ke pihak lain dan masyarakat juga tetap terbuka. Kebijakan ini kami tempuh sebagai konsekuensi dan tanggung jawab bersama untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Muhammadun.

Ia mencontohkan kegiatan rutin yang dilakukan di antaranya rapat koordinasi terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Dalam dua kali kegiatan, termasuk yang terakhir pada periode Juni lalu, rakor dilakukan secara daring dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemkab, Bawaslu, Kodim, Polres, juga partai politik. Kegiatan rutin lainnya yang bersifat internal juga bisa dilakukan dengan baik.

Muhammadun menjelaskan, untuk pemutakhiran DPB, masyarakat luas juga bisa berpartisipasi secara daring dalam memberikan masukan melalui website www.kpujepara.go.id dengan memilih menu “Masukan Pemilih”. Atau juga bisa langsung ke: http://bitly/pemilihjepara.

Pelayanan Publik

Sementara itu untuk pelayanan publik, KPU Kabupaten Jepara masih terus melayani permohonan data dan informasi dari berbagai kalangan. Pada semester pertama 2021 (Januari-Juni), saat pandemi masih berlangsung, terdapat 12 permohonan data dan informasi dari berbagai pihak ke KPU Kabupaten Jepara. “KPU sudah melayani semua permohonan tersebut sesuai ketentuan regulasi dan memastikannya bisa tepat waktu,” kata Muhammadun.

Para pemohon informasi itu berasal dari kalangan pemerintah, partai politik, kalangan swasta, juga mahasiswa untuk kepentingan riset. Mayoritas permohonan berupa data hasil pemilu, mulai dari 2009 sampai dengan 2019. Sebagian lagi permohonan data caleg perempuan.

Muhammadun menjelaskan, seluruh informasi yang dikuasai KPU yang bersifat publik baik kategori serta merta, berkala, maupun setiap saat telah diumumkan di website KPU Kabupaten Jepara. Hal ini untuk membantu dan memudahkan publik dalam mengakses data. “Pada saat PPKM darurat, tentu saja proses pelayanan publik yang bersifat daring menjadi salah satu perhatian kami. Prinsipnya bagaimana hak masyarakat terhadap informasi yang ada di kami, bisa kami berikan,” jelas Muhammadun. (kpujepara)

Back to top button
Close