Berita

KPU Usulkan Pemkab Perkuat Pendidikan Politik

IMG_4018

JEPARA – Pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan yang harus diberikan kepada masyarakat. Pendidikan politik mestinya diberikan secara berkelanjutan, tidak hanya saat menjelang akan digelar momen politik seperti pemilihan umum.

Ketua KPU Kabupaten Jepara M Haidar Fitri menjelaskan, masyarakat pemilih ini harus dicerdaskan dalam hal berpolitik. “Untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik, perlu pendidikan yang berkelanjutan, tidak instan,” ungkapnya.

Disampaikan, problem pemilu 2014 yang baru saja digelar banyak mencerminkan kecerdasan dan kedewasan masyarakat pemilih masih perlu ditingkatkan lagi. Persoalan money politics atau politik uang yang selalu ramai diperbincangkan dalam setiap momentum pemilu adalah contoh riil rapot merah demokrasi di Indonesia.

“Dalam berbagai diskusi pasca pemilu, banyak yang memberikan testimony soal berapa banyak masyarakat menerima uang sebelum pencoblosan. Selain penegakan regulasi yang harus diperketat, pencerdasan masyarakat pemilih adalah keniscayaan,” paparnya.

Problem lain dalam pemilu, lanjutnya, adalah fanatisme berlebihan yang berpotensi memecah belah persatuan. Hal itu sangat kental terjadi pada saat pemilu presiden dan wakil presiden.

Dia mencontohkan, perilaku masyarakat pemilih dalam memberikan dukungan kepada calonnya banyak yang mengabaikan etika. “Misalnya banyak yang saling menjatuhkan kelompok lain dengan mengunggah informasi yang tidak benar di media social selama pemilu 2014 lalu. Itu perilaku berpolitik yang tidak dewasa sedang diperlihatkan masyarakat kita,” jelasnya.

Dalam hal ini, Subchan mengatakan KPU Jepara telah mengusulkan kepada pemerintah daerah agar lebih memperbanyak program kegiatan pendidika politik bagi masyarakat di semua lapisan. “Usulan program pendidikan politik ini sudah saya sampaikan secara resmi melalui proposal ke pemkab melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” tandasnya.

Di antara yang diusulkan KPU Jepara adalah workshop peningkatan pemahaman berdemokrasi dengan sasaran berbagai segmen pemilih. Yakni ada segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok keagamaan, kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat marginal.

“Kami juga mengusulkan ke Disdikpora untuk menggelar bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang diharapkan mengenalkan system pemilu yang demokratis di kalangan sekolah,” tambahnya.

Menanggapi usulan dari KPU Jepara tersebut, Bupati Ahmad Marzuqi mengapresiasi dan mempersilakan KPU untuk menjalin komunikasi dengan SKPD terkait. Dia juga menganggap penting pendidikan politik itu terus diberikan secara continue kepada masyarakat.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jepar Aris Isnandar siap mengawal usulan program pendidikan politik itu ketika pembahasan anggaran di dewan. DPRD, katanya juga siap memfasilitasi jika diperlukan pembahasan lebih lanjut antara KPU dan SKPD terkait. (red)

 

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close