Mencari …  Penyelenggara Pemilu  yang jujur !  

Anik Sholihatun, S.Ag. M.Pd

 Ketua Divisi  Pemutakhiran DPT, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga

     Teknis Penyelenggara, KPU Kabupaten Jepara  

Setelah menuntaskan berbagai draft regulasi Tahapan Pilbup Jepara 2017 , dalam waktu dekat KPU Kabupaten Jepara akan melakukan rekrutmen Badan Penyelenggara , Badan Penyelenggara yang dimaksud adalah  PPK, PPS dan KPPS, bersifat sementara ( ad hoc ) dengan masa tugas paling lama 10 bulan untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara . Sesuai rancangan tahapan KPU ,proses rekrutmen   dimulai sekitar bulan Mei hingga Juni 2016 untuk PPK dan PPS  sedangkan untuk KPPS akan dilaksanakan bulan Desember 2016.

Berdasarkan ketentuan UU No 15 Tahun 2015 Tentang penyelenggara Pemilu,   KPU Kabupaten Jepara akan merekrut tak kurang dari 13 ribu Personil  penyelenggara Pilbup Jepara 2017, yang akan bertugas di 16 Kecamatan ,  195 Desa/Kelurahan dan  sekitar  1800- an   TPS, Jumlah ini terdiri dari 80 anggota  PPK, 585 anggota  PPS dan 12.500-an Petugas KPPS. Jumlah  tersebut belum termasuk  Sekretariat PPK dan PPS yang akan memberikan dukungan teknis adminstratif dan Personil Linmas  2 orang per TPS. Total di butuhkan tak kurang dari 17 ribu personil yang akan melayani pemungutan suara 15 Pebruari 2017 mendatang, Khusus untuk sekretariat PPK PPS  rekrutmen dilaksanakan  melalui penunjukkan  Bupati,Camat dan Petinggi/Lurah  . Sementara   penunjukan petugas  linmas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui organ yang terkait.

Dengan jumlah tersebut, maka  personil yang terlibat tergolong sangat besar untuk sebuah event tingkat Kabupaten. Dalam  suatu rakornas pemantapan kesiapan pemilu presiden tahun 2014 lalu  Ketua KPU RI Husni Kamil Manik   melaporkan, bahwa  pada hari H Pemungutan suara, KPU    menggerakkan tak kurang dari 2 Juta petugas,   belum pernah ada entitas negara  menerjunkan personil sebesar itu dalam sekali event kegiatan

Besar nya jumlah personil yang akan bertugas ini tentu akan sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan di Pilbup Jepara , karena itu KPU ingin agar besarnya jumlah petugas juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang  berkualitas sehingga mampu melaksanakan tugas tugas pilkada dengan baik . Salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas adalah penyelenggara yang  profesional , dengan kata lain penyelenggara yang berkualitas turut  menentukan Pilkada yang berkualitas pula.

Berkaca dari pengalaman empirik pemilu demi pemilu, Faktor Penyelenggara pemilu seringkali menjadi issu  yang mengganggu  dalam pemilu, mulai dari  SDM yang kurang memadai hingga issu soal netralitas atau bahkan kecurangan  penyelenggara, mulai dari  tengarai adanya penyelenggara yang menggelembungkan hingga menghilangkan suara.   Tak jarang berbagai gugatan atau perselisihan hasil pemilihan  di berbagai lembaga peradilan  berakar pada persoalan professionalitas penyelenggara ini.

Menyadari  betapa pentingnya peran petugas penyelenggara  , KPU Kabupaten Jepara berupaya keras agar dalam proses pembentukan badan penyelenggara ini menghasilkan  petugas yang berkualitas, upaya ini  akan ditempuh  dengan cara mengumumkan kepada masyarakat secara luas tentang pendaftaran penerimaan   badan penyelenggara ini, baik melalui media pemberitaan , penyiaran, media sosial maupun dengan bantuan dan fasilitasi pemerintah Kabupaten Jepara melalui organ pemerintahan seperti Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selain itu KPU juga berharap kepada organisasi sosial kemasyarakatan  yang netral dalam pilkada agar mendorong para kader terbaiknya untuk mendaftarkan diri menjadi petugas penyelenggara pilkada.

Lebih dari itu, KPU juga akan melibatkan dan meminta Panwas Kabupaten untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen badan penyelenggara ini, dengan fokus pada pemenuhan persyaratan sebagai penyelenggara, rekam jejak nya  hingga keterlibatannya sebagai anggota partai politik atau pendukung salah satu bakal calon.

Kuota 30 % Perempuan

Dalam rekrutmen  PPK PPS dan KPPS ini KPU akan memberikan ruang khusus keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30 %, ini selain sejalan dengan spirit affirmatif action, semangat ini penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan ber demokrasi. Pengalaman selama ini, jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu ke pemilu di Jepara secara komposisi  belum  mencapai kuota perempuan yang disediakan ,  sejak pendaftaran animo dan minat perempuan untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sangat minim, ruang  minimal 30 % yang diberikan belum dimanfaatkan  secara maksimal. Padahal berdasarkan evaluasi dan penilaian KPU terhadap kinerja penyelenggara dari pemilu ke pemilu,  anggota PPK PPS dan KPPS perempuan terbukti mempunyai beberapa kelebihan dalam malaksanakan kerja-kerja kepemiluan , misalnya  perempuan ini terbukti lebih cermat, lebih tekun dan lebih tenang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara sekalipun sedang bekerja di bawah tekanan beban pekerjaan.

Oleh karena, pada Pilbup Jepara 2017 ini KPU mengundang sekaligus memberi ruang seluas-luasnya  bagi perempuan untuk berpartisipasi  dengan mendaftarkan diri menjadi anggota PPK, PPS maupun KPPS.

Untuk Kabupaten Jepara yang sedang memperingati hari Kartini secara momentum sangat lah tepat untuk meneguhkan kembali komitmen  semangat emansipasi dalam berdemokrasi dengan cara  mendorong  dan mendukung perempuan untuk  berperan  dalam hajatan pemilukada ini dengan berpartisipasi sebagai penyelenggara Pilbup 2017.

Butuh yang jujur

Sesuai ketentuan UU 15 tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu, PPK PPS dan KPPS  adalah penyelenggara pemilu yang wajib bertugas secara professional, secara umum makna  professional ini diwujudkan antara lain   dengan ;  bertindak berdasarkan  SOP ( Standard Operating Procedur ) dan substansi profesi administrasi pemilu,  melaksanakan tugas  dengan cermat dan penuh kehati-hatian , ber dedikasi  dan mempunyai komitmen tinggi   dalam melaksanakan  kerja-kerja kepemiluan serta  tidak melalaikan tugas dan tanggungjawab  yang diberikan  oleh KPU.

Namun , secara khusus  KPU menegaskan   bahwa dalam rekrutmen PPK PPS dan KPPS ini KPU mencari orang yang jujur. Ini sejalan dengan tekat dan semangat untuk  mewujudkan “ Pilbup Jepara 2017 Berintegritas !.  Sebagai penyelenggara Pemilu, spirit ini  harus dimulai dengan komitmen penyelenggara yang jujur, hanya dengan penyelenggara yang jujur-lah  maka hasil pilbup ini akan dipercaya oleh masyarakat. Andai  jika harus memilih antara situasi suatu daerah yang tersedia antara SDM yang memadai atau petugas  jujur, KPU akan  memilih petugas yang jujur. Soal SDM mungkin masih bisa ditempuh dengan intensifikasi bimbingan teknis dan simulasi  terkait tugas-tugas kepemiluan, tetapi soal ke-Jujur-an ini prinsip mendasar bagi KPU,  Kejujuran adalah harga diri penyelenggara.  Dalam sidang  kesaksian   sengketa hasil Pemilu Bupati Jepara Tahun 2012 lalu di MK , Seorang Hakim  Konstitusi mengatakan , Bahwa, penyelenggara pemilu  mungkin  berbuat salah, tapi tak boleh berbuat curang !,

Tanggungjawab & beban berat

Sesungguhnya  tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu tidaklah ringan ,dalam melaksanakan tugas kepemiluan, penyelenggara pemilu  dituntut untuk bekerja secara professional, atas kerja profesional ini mestinya setiap penyelenggara pemilu  berhak mendapatkan honorarium  yang sepadan. Faktanya  sering kali tak sebanding antara beban berat tanggung jawab karena tuntutan professionalitas ini   dengan hak  materi  yang memadai,  keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah/ pemerintah daerah acapkali menjadi alasan untuk ini  , Kondisi ini  belum lagi jika penyelenggara pemilu harus diperhadapkan pada berbagai resiko hukum yang harus di tanggung.  Penting diketahui, Bahwa Penyelenggara pemilu di Indonesia adalah satu-satunya entitas negara yang dibuat oleh Undang-Undang  yang dalam menjalankan tugasnya  beresiko  di perhadapkan di lima lembaga Peradilan di Indonesia sekaligus , yakni  di Pengadilan  Negeri ( PN ) untuk kasus pengaduan pidana pemilu , Di Bawaslu/ Panwas Kabupaten untuk kasus sengketa antar peserta dan penyelenggara pilkada, , Di  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk  pengaduan sengketa administrasi pemilu, Di Mahkamah Konstitusi  untuk Perselisihan Hasil Pemilu dan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKKP ) untuk kasus pengaduan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Resiko ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa hajatan Pilkada adalah sebuah hajatan politik, Para pihak yang tidak siap menerima hasil pilkada, bisa dengan mudah memperkarakan penyelenggara sungguhpun penyelenggara pemilu  telah bertugas dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu,   beratnya tugas dan  tanggungjawab penyelenggara  berikut resiko yang mungkin  harus di tanggung ,   barangkali  harus menjadi perhatian sekaligus pertimbangan mendalam  bagi calon penyelenggara pemilu,  tapi kiranya tak perlu timbul rasa kekhawatiran berlebihan karena postulatnya jelas  bahwa jika kita  tak bersalah maka tak perlu resah. Kuncinya ada pada konsistensi penyelenggara pemilu  untuk  bertugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sungguhpun demikian terhadap siapapun yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu  dituntut  untuk memahami resiko berat ini . Hanya orang-orang yang mempunyai “ panggilan jiwa“  untuk semata-mata mengabdikan dirinya  untuk berkhidmat pada demokrasil-lah yang mempunyai kesadaran ini, yakni  Orang-orang yang sudah selesai  dan tidak lagi (mencoba) berhitung  lagi soal materi, menjadi apa dan akan dapat apa, Orang-orang yang  tak akan tergiur dengan berbagai macam godaan demi kepentingan ringkas dan sesaat,  orang – orang yang tangguh, militan  dan mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.  orang orang seperti inilah yang akan menjadi  ujung tombak  demokrasi yang sesungguhnya. Maka untuk  orang-orang seperti ini patutlah kiranya kita menaruh hormat dan mengangkat topi tinggi-tinggi.

Anda jujur dan berdedikasi ? mari bergabung bersama kami menjadi pejuang dan penegak demokrasi ,untuk  wujudkan Pilbup Jepara 2017 berintegritas !

(artikel ini pernah dimuat di majalah Gelora Bumi Kartini Edisi 184-April 2016)