Berita

Mendorong Keterwakilan Perempuan di Kancah Politik

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlibat dalam pendidikan politik perempuan yang mengusung tema Peningkatan Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kabupaten Jepara di Gedung Shima Setda Jepara, Rabu (31/3). Kegiatan diselenggarakan secara luring oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Acara yang digelar dalam sesi pagi dan siang itu diikuti perwakilan perempuan dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Jepara.

Dua narasumber yang hadir dalam kegiatan ini adalah Muhammadun, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Mayadina Rohma Musfiroh, dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Bupati Kabupaten Jepara Dian Kristiandi serta Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat.

Dian Kristiandi saat membuka acara menekankan pentingnya berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik. “Tangan pemerintah tentu ada batasnya dalam melakukan pendidikan politik ini. Kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan juga perlu terus terlibat aktif,” kata Kristiandi. Pendidikan politik yang diikuti kalangan perempuan itu juga disebut selaras dengan sejarah Jepara dengan perjuangan yang dilakukan oleh perempuan, Raden Ajeng Kartini misalnya. “Saya berharap semangat perjuangan ini dapat diwariskan di masa sekarang,” ujar Dian Kristiandi. Ia mengajak seluruh peserta untuk ikut berpartisipasi sebagai calon legislatif bahkan eksekutif di pemilu dan pemilihan mendatang. “Banyak kebijakan yang harus diambil yang menuntut perempuan untuk ikut di dalamnya,” ujar Kristiandi. Ia juga berpesan agar perempuan ikut mewujudkan sinergitas dengan pemerintah dalam pembangunan dengan berkarya dan berkreasi melalui organisasi masing-masing. “Mari kita bawa Jepara agar dapat lebih dikenal lagi,” seru Kristiandi.

Nur Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar perempuan dapat memunculkan semangat untuk ikut berpatisipasi dalam pembuatan kebijakan yang bersifat politis. “Kegiatan sepergti ini bisa lebih sering dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi perempuan yang iongin terjun ke kancah politik,” kata Nur Hidayat.

Muhammadun saat menyampaikan materi menerangkan jika menilik dari teknis elektoral di Kabupaten Jepara ini perempuan memiliki peranan yang penting. “Melihat dari daftar pemilih berkelanjutan periode Maret, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 2.390 pemilih,” terang Muhammadun. Ia memaparkan representasi perempuan di DPRD Jepara dalam tiga pemilu terakhir. “Terdapat tren kenaikan dalam tiga pemilu terakhir. Pada pemilu 2009 dan 2014 ada tiga perempuan atau enam persen yang terpilih di DPRD, lalu di pemilu 2019 ada tujuh perempuan yang terpilih atau 12 persen,” papar dia. Muhammadun menjelaskan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu kebijakan afirmatif dalam pengajuan calon anggota legislatif perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan juga diatur jelas. Aturan itu diturunkan dalam Peraturan KPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam kesempatan yang sama Mayadina menyampaikan tentang penguatan politik perempuan di Kabupaten Jepara. Ia menegaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga politik. “Tidak ada yang lebih bisa mewakili kepentingan perempuan kecuali perempuan itu sendiri,” kata Mayadina. Ia menekankan agar wanita harus terlibat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya dijadikan sebagai objek. Menurut Maya regulasi di Indonesia telah menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Ia juga menjelaskan untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, keterwakilan, serta partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Kegiatan tersebut berjalan dinamis dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Arin Hidayah dari Partai Demokrat, Siti Munawaroh dari PDI Perjuangan, Kartini dari Partai Berkarya dan Rita Haryani dari partai Nasdem menyampaikan kendala perempuan masuk ke jajaran legislatif Kabupaten Jepara. Mereka mengatakan salah satu faktor utama yang jadi kendala adalah ongkos politik. Selain itu juga hambatan psikologis. (kpujepara)

Back to top button
Close