Berita

Mengawal Hasil Pemilu di Medsos Bagian dari Partisipasi

20191108_143919

Kpujepara.go.id – Masyarakat menunggu kinerja para wakil rakyat serta para pemimpin yang terpilih dalam pemilu 2019 lalu. Kecenderungan banyak orang, setelah selesai pemilu, mereka melupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang diberikan selama pemilu. Padahal partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih terus dinanti setelah pemilu selesai. Bentuk-bentuk partisipasi sangat beragam, salah satunya bersuara di media sosial atau medsos.

 

Hal itu mengemuka dalam kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Jepara di hadapan para siswa kejar paket C yang berlokasi di Pondok Pesantren Hidayatussalam Desa Rau Kecamatan Kedung, Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri komisioner KPU Jepara Muhammadun, Penyelenggara Kejar Paket C, H Asro, para guru, serta seluruh siswa yang berjumlah sekitar 50 siswa.

 

Dalam kesempatan itu, Muhammadun memantik diskusi dengan mengingatkan kembali hasil pemilu 2019, terutama untuk hasi pemilihan DPRD Kabupaten Jepara. Sebagian dari mereka bahkan sudah terlibat sebagai penyelenggara, seperti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu 2019, dan ada guru yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Muhammadun juga mengingatkan posisi mereka sebagai pemilih, apa yang dilakukan sebelum pemilu, saat pemilu, dan setelah pemilu. Sebagian dari mereka mengaku masih mengingat bagaimana para caleg berkampanye, apa yang dijanjikan melalui alat peraga kampanye, serta saat tatap muka. Namun sebagian lagi sudah lupa dengan apa yang dikampanyekan para caleg, meski mereka tetap masih mengingat caleg pilihannya. “Kira-kira ingin mensejahterakan rakyat, berjanji memajukan Jepara,“ kenang Sholihatun, salah satu peserta Kejar Paket C tentang masa hiruk pikuk kampanye

 

“Seperti pemilu sebelumnya, setelah pemilu, ya biasanya selesai semuanya. Tidak ada, atau jarang sekali ada komunikasi antara calon terpiolih dengan pemilih. Tapi sekarang bisa kita berkomunikasi melalui media sosial, meskipun tetap ada rasa khawatir,” lanjut Sholihatun. Kekhawatiran dimaksud adalah seperti terjadi dalam banyak pemberitaan tentang kasus-kasus terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau bahkan terkena bully (perundungan).

 

Etika di Medsos

 

Menanggapi hal itu, Muhammadun lantas berbagi tentang konsep ruang publik yang bisa menjadi pintu masuk partisipasi masyarakat sebagai pemilik suara dalam pemilu dan berkepentingan untuk mengawal hasil-hasil pemilu. Ruang publik bisa berupa dunia tatap muka, yang memungkinkan masyarakat bertemu dengan wakilnya di DPRD, atau wakil-wakil lain seperti para pengambil kebijakan di eksekutif. Pertemuan-pertemuan itu bisa berbentuk mengomunikasikan kondisi yang dihadapi masyarakat, atau bahkan menyelaraskan apa yang sudah dilakukan masyarakat agar bisa cepat terbantu oleh program pemerintah. Atau, bisa juga berupa pengawasan-pengawasan.

 

Keterbatasan pertemuan secara tatap muka bisa saja terjadi, terlebih banyak yang berkepentingan, ditambah kesibukan yang membatasi ruang dan waktu. Karena itu, proses komunikasi masyarakat dengan para pemimpin dan wakil rakyat bisa juga dilakukan melalui media sosial yang juga termasuk bagian dari ruang publik. “Dalam banyak hal, aspirasi atau bentuk-bentuk komunikasi dengan beragam kepentingan dan tujuan, bisa efektif dilakukan melalui saluran medsos. Proses-proses ini juga bisa disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat di tengah proses demokrasi yang sedang berjalan. Jadi tidak hanya sebatas berhenti di pemilu,” kata Muhammadun.

 

Namun Muhammadun tetap mengingatkan agar tetap menjaga etika saat bermedia sosial. “Cara kita menjadi warga negara yang baik di dunia nyata, standard-nya kira-kira juga sama dengan di dunia maya. Apalagi hukum di media sosial itu, kita mengunggah hal yang positif saja, yang kita dapatkan selain tanggapan yang baik, bahkan bisa juga buruk. Apalagi jika yang kita unggah adalah hal yang buruk, seperti fitnah dan tuduhan-tuduhan. Tentu saja ini berpotensi besar memiliki konsekuensi yang buruk,” jelas Muhammadun.

 

Ia juga optimistis, dengan bermedia sosial yang cerdas, tidak menjadi bagian dari penyebar hoaks, dan tetap menjunjung tinggi etika, maka ruang publik untuk menyampaikan aspirasi bisa tetap dilakukan dengan efektif. Muhammadun mengungkapkan, dengan banyaknya hoaks yang bertebaran, sejatinya juga mempersempit ruang gerak partisipasi masyarakat. Sebab banyaknya hoaks, sering melahirkan ancaman-ancaman di bidang hukum, sehingga membuat masyarakat takut dan khawatir. “Masyarakat sebenarnya sedang berebut ruang publik di media sosial. Agar hoaks tidak menjadi pemenang, maka masyarakat bisa mengisi konten media sosial yang positif dan inspiratif. Kalau pun beraspirasi, juga tetap mengedepankan etika,” kata Muhammadun.

 

Penyelenggara Kejar Paket C setempat, H Asro menyambut baik kegiatan pendidikan pemilih di kalangan siswa kejar Paket C yang usianya beragam tersebut. “Apa yang dilakukan KPU ini kami anggap sebagai hadiah. Pendidikan pemilih dan demokrasi ini bagian dari upaya-upaya membangun kesadaran warga. Saya kira ini bisa dilakukan di banyak tempat dan komunitas,” kata Asro. (kpujepara)

20191108_143831