Mengeja Partisipasi Politik sebagai Kesadaran atau Mobilisasi

Admin KPU 18 September 2019

872

oleh Muhammadun*

Pemilu 2019 telah usai, publik pun telah mengetahui hasil dari penyelenggaraan demokrasi nasional edisi ke-12. Secara umum, pemilu berlangsung aman dan damai, di tengah persepsi yang berkembang sebelumnya bahwa Pemilu 2019 sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Persepsi itu (sesungguhnya juga) tidak keliru karena Pemilu 2019 dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Rabu, 17 April 2019, atau hari pemungutan suara disebut sebagai the biggest day election in the world. KPU RI merilis angka partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019, yaitu 81,93 persen, naik 10,62 persen dari pilpres 2014 dan meningkat 6,82 persen dari pemilu legislatif 2014.

Pada Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Manado, 12-14 September 2019 lalu, Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Setiawan memberikan pernyataan kritis di ujung acara: tingginya angka partisipasi ini sebagai bentuk kesadaran politik, atau mobilisasi politik.

Apa yang dilontarkan Wahyu Setiawan itu pantas didiskusikan secara kritis untuk pengembangan mutu pemilu di Indonesia.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, penulis memberikan catatan khusus sepanjang aktif di kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sebelum dan sesudah Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Di Jepara, angka partisipasi Pemilu 2019 83,6 persen, di atas target 77,5 persen. Setidaknya ada lima hal yang paling sering ditanyakan dan direspons pemilih. Pertama, siapa kandidat yang akan dipilih. Dalam bahasa kampanye, ini lebih tepat disebut sebagai pengenalan dan citra diri. Kedua, apa yang bisa diharapkan dari kandidat setelah terpilih. Ini berkaitan visi dan misi kandidat yang bisa meyakinkan, atau sebaiknya, mengabaikan. Ketiga, hal-hal teknis seputar penyelenggaraan, seperti daftar pemilih, pengenalan surat suara, tata cara mencoblos, dan apa yang boleh dan tak boleh sebagai pemilih, baik menjelang maupun saat di TPS. Keempat, terkait banyaknya disinformasi atau hoaks seputar pemilu. Kelima, politik uang. Lima hal ini ada di ruang sosialisasi politik dan pemilu 2019.

Dua isu pertama, menjadi domain peserta pemilu. Isu ketiga lebih menjadi ranah penyelenggara pemilu, meskipun bisa juga dilakukan oleh peserta pemilu. Sedangkan keempat dan kelima menjadi ruang diskursus dan sosialisasi dari banyak arah.

Dennis (dalam Chilote, 2007) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses dimana orang-orang baru di masyarakat atau yang tumbuh di dalamnya mendapatkan pola-pola ciri orientasi dan perilaku politik. Perilaku politik itu lantas menjadi budaya politik dalam bentuk keyakinan, sikap dan nilai-nilai terhadap sistem politik (Hague dan Harrop, 2006).

Tentu saja pengetahuan, rasa, dan penilaian amat memengaruhi budaya politik. Inilah yang kemudian membentuk tiga tipikal budaya politik seseorang atau kelompok. Pertama, bercorak parokial, tipe untuk yang abai terhadap politik. Dalam proses elektoral, ini tergolong yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu, termasuk enggan menggunakan hak suara dan permisif terhadap eksistensi pemerintah.

Kedua, bertipe subjek. Mereka ini meski pasif, namun patuh pada pemerintahan dan Undang-undang, namun tidak melibatkan diri dalam politik dan tidak memberikan suara di pemilu. Dan ketiga, bertipe partisipan. Ini adalah tipe mereka yang terlibat dalam politik, memperoleh informasi yang cukup tentang kehidupan politik dan Pemilu serta mau memberikan suara di pemilu.

Persentase pemilih yang memberikan suara di TPS pada pemilu 2019 yang cukup tinggi, 81,93 persen, hanya sebagian dari bentuk partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1994) menyebut empat bentuk lain dari partisipasi, yaitu lobi, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindak kekerasan dalam mencari pemimpin politik. Di sinilah Huntington dan Nelson memberikan dua kategori partisipasi politik. Pertama, otonom, dimana partisipasi benar-benar dilandasi kesadaran sendiri. Kedua, mobilisasi, dimana partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan, iming-iming, atau bahkan paksaan pihak lain.

Namun penulis mencermati dua ketegori ini hanya sebuah spektrum, tak serta merta dikotomis. Apakah peserta kampanye dalam pemilu betul-betul atas kesadaran sendiri, atau murni dimobilisasi. Bisa jadi, seseorang ikut kampanye karena dua hal sekaligus: atas dasar kesadaran sekaligus menerima fasilitas dari pelaksana kampanye. Contoh lain, seseorang yang memberikan suara di TPS sulit untuk dikategorisasi apakah murni kesadaran saja atau karena murni dimobilisasi. Sebab bisa jadi karena murni didorong kesadaran sendiri, sekaligus menerima uang dari kandidat. Jadi bisa ada kategori partisipasi arbitrer, di luar dua kategorisasi yang diajukan Huntington dan Nelson.

Riset tentang pemilu menunjukkan sebagian kategori tersebut, dimana klientelisme (salah satunya berbentuk politik uang) masih terjadi dalam demokrasi elektoral kita. Burhanuddin Muhtadi dalam Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins (2018) menyebutkan ada sekitar 47 sampai dengan 62 juta pemilih di Indonesia mendapatkan tawaran untuk menjual suaranya pada pemilihan legislatif 2014. Kajian Ward Berenshot dan Edward Aspinall dalam Democracy for Sale: Pemilihan, Klientelisme dan Negara di Indonesia (2019) menunjukkan kenyataan bobot klientelisme politik berbeda di tiap daerah di Indonesia. Berenschot dan Aspinall berangkat dari asumsi, tiap daerah di Indonesia memiliki kekhususan dalam menjalankan praktik klientelisme. Keduanya menggunakan Indeks Persepsi Klientelisme (IPK) dalam skala 1 sampai dengan 10. Hasilnya, tidak ada daerah yang betul-betul bebas dari klientelisme politik dan juga tidak ada daerah yang sepenuhnya didominasi praktik tersebut. Kota Surabaya memiki skor terendah dengan angka 3,97, dan Kota Kupang dengan angka 7,95 menempati skor tertinggi di antara kabupaten/kota yang menjadi fokus kajian. Politik uang adalah satu bentuk saja dari partisipasi kategori mobilisasi seperti diajukan Huntington dan Nelson.

Partisipasi juga bisa didorong dari proses komunikasi politik, yang salah satunya dari internet melalui banyak platform media sosial. Ini banyak dilontarkan masyarakat, terkait diskursus pemilu di media sosial. Persepsi-persepsi publik terhadap informasi yang dicerna, juga memengaruhi partisipasi. Soal apakah partisipasi politik di internet mampu melahirkan kesadaran rasional, atau justru dipenuhi menu disinformasi, akan menguji kualitas dari partisipasi itu. Demokrasi digital, belakangan menarik untuk ditelaah, sebab ruang partisipasi publik dalam demokrasi kini tak hanya dengan tatap muka, namun juga media sosial.

Nurul Hasfi (2017) dalam risetnya tentang Demokrasi Digital dalam Media Sosial (Representasi Jokowi-Prabowo dalam Kontestasi Pemilu Presiden 2014 di Twitter) menggarisbawahi, perdebatan politik yang berlangsung di Twitter belum mencerminkan komunikasi politik yang mengemansipasi publik (rasional, netral, bebas dominasi). Sebaliknya, merefleksikan komunikasi politik yang terdominasi kelompok tertentu melalui pesan dan jaringan di media sosial untuk memobilisasi pemilih dengan tipikal tertentu. Riset Nurul Hasfi (2017) tersebut menunjukkan demokrasi digital di Twitter belum mampu menghadirkan apa yang disebut Habermas (1996) sebagai perbincangan rasional.

Mengutip pernyataan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam pembukaan konsolidasi regional tentang partisipasi pemilu di Manado, 12 september 2019, pemilu serentak 2019 di Indonesia menarik perhatian banyak negara di dunia karena lima hal; pemilu dianggap rumit karena serentak untuk lima jenis pemilihan dalam sehari, kinerja penyelenggara relatif baik, di tengah multikultur pemilu berlangsung aman dan damai, sengketa kepemiluan sedikit, dan tingkat partisipasi yang tinggi.

Pakar kepemiluan Ramlan Surbakti dalam konsolidasi nasional menjelang pemilu 2019 di Jakarta mengatakan, jejak rekam pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu melahirkan banyak hasil riset. Pemilu 2019 adalah laboratorium dengan data melimpah yang bisa diteliti dan diekplorasi secara akademis. Salah satu yang bisa diteliti adalah kecenderungan dan substansi partisipasi politik masyarakat. Apakah tingginya partisipasi politik dalam pemilu 2019 itu corak dari kesadaran politik dari pemilih, atau hasil mobilisasi politik. Kita bisa menunggu riset-riset terbaru untuk membaca partisipasi pemilu 2019, sebagai acuan langkah perbaikan pemilu-pemilu di masa mendatang.

(*Penulis adalah komisioner KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM)

Related Articles

Transparansi Lembaga Publik Harus Siap Diuji

Kembali ke Proporsional Tertutup

Sejarah Singkat Pemilu Indonesia

Serunya Diskusi Membangun Kesadaran Berdemokrasi Pemilih Pemula

Merancang anggaran Pemilukada

Bentuk Relawan Demokrasi untuk Tingkatkan Partisipasi