ARTIKEL

Merancang anggaran Pemilukada

anik

Anik Sholihatun, S.Ag, M.Pd
( Divisi Teknis Penyelenggara, KPU Kabupaten Jepara )

Pemerintah dan DPR ahirnya bersepakat memilih penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Kesepakatan itu tertuang Pasal 201  Undang Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi uu, yang menyebutkan  bahwa bagi gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan Januari hingga Juni 2016 pilkada serentak dilaksanakan Desember 2015, selanjutnya bagi gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada Juli hingga Desember 2016 dan Tahun 2017  pilkada serentak dilaksanakan Pebruari 2017   berikutnya  bagi gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan  2019 pilkada serentak dilaksanakan Pada Juni 2018. Pilkada Serentak  nasional sendiri  baru dilaksanakan pada tahun 2027.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten Jepara yang masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 10 April 2017, dipastikan menggelar pilkada pada  pebruari tahun 2017. Ini adalah pilkada serentak gelombang II setelah sebelumnya digelar pilkada serentak gelombang I pada 9 Desember 2017 yang diikuti 269 Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu tahapan terpenting dalam persiapan penyelenggaraan pilkada adalah penyusunan program  anggaran.  Dukungan dan fasilitasi anggaran turut menentukan  terselenggaranya pilkada yang berkualitas,  karena itu dalam proses perencanaan anggaran ini harus dipersiapkan secara matang dan cermat.

Pada Pilkada serentak  gelombang I, banyak penyelenggara pilkada tak mempunyai cukup ruang dan waktu untuk merencanakan penyusunan anggaran . Terlalu dekatnya jarak  antara ditetapkannya UU yang mengatur tentang Pilkada  serentak dengan Program Tahapan dan Jadual penyelenggaraan Pilkada  serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah  berimplikasi pada kurang maksimalnya perencanaan dan penyusunan anggaran, kondisi ini berdampak pada  ancaman terganggunya tahapan pilkada di beberapa daerah.

Berkaca dari hal tersebut, Penyelenggara  Pilkada  gelombang kedua mempunyai pengalaman berharga dalam menyusun perencanaan anggaran , misalnya ketersediaan rentang waktu yang cukup panjang dan  terbitnya beberapa regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada maupun pengelolaan anggaran, situasi ini harus dimanfaatkan dengan baik demi semangat mewujudkan terselenggaranya pilkada yang lebih berkualitas.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close