Berita

Merespons Wacana Perubahan Jadwal Pilkada, KPU dan Pemkab Rapat Bahas Anggaran

kpujepara.go.id – Pembahasan anggaran kebutuhan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jepara terus dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, Jumat (29/1/2021), menggelar rapat untuk membahas kebutuhan angaran pilkada. Rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah tersebut selain dihadiri KPU, juga melibatkan asisten I, Asisten III, Bappeda, DPPKAD, Bakesbangpol, Bagian Hukum serta Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara.

Pertemuan ini guna membahas kelanjutan dari perkembangan wacana normalisasi pelaksanaan jadwal pilkada ke tahun 2022 dan 2023. Meski revisi undang-undang  pemilu masih dalam proses pembahasan oleh  DPR dan masih menjadi dinamika politik di DPR.

Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri yang hadir bersama komisioner KPU divisi Perencanaan Data dan Informasi Muntoko, berpendapat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tetap  harus dibahas sebagai langkah antisipasi  apabila pilkada Jepara jadi digelar tahun 2022. Ia menambahkan, jika mengacu pada UU No 10 Tahun 2016, terdapat alternatif bulan kemungkinan pilkada serentak akan digelar yaitu antara September, November atau Desember 2022.

Lebih lanjut dikatakan, jika menarik kemungkinan tercepat akan diadakannya pilkada di September 2022, maka November tahun ini kita telah memasuki tahapan pilkada. “Oleh karenanya Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) untuk pelaksanaan pilkada perlu untuk dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara,” katanya.

Sementara itu, terkait rencana  anggaran Pilkada Jepara 2022, Sekda  Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyarankan agar KPU lebih merasionalisasikan lagi RAB yang telah diajukannya.  Mengingat  di masa pandemi ini yang sangat berdampak baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. “Maka APBD  lebih difokuskan untuk penanganan covid-19,” katanya.

Sebagai bukti kesiapan pemkab, kata Edy, pihaknya sudah menganggarkan kebutuhan pilkada di APBD 2020 sebesar Rp 10 miliar, dan tahun ini rencananya juga akan ditambah dengan nominal yang sama. Namun, pihaknya tetap meminta KPU agar merasionalisasi kembali RAB yang sudah diajukan ke pemkab.

Mengenai hal ini, KPU Jepara, kata Subchan, setuju untuk kembali merasionalisasi RAB Pilkada Jepara dengan mencermati kembali draft RAB dengan memasukan sekema pilkada berbasis pandemi dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dalam Pemilu. “Kami tentu akan  (hupmas kpu Jepara)

Back to top button
Close